Pendaftaran Debat Penegakan Hukum Pemilu Segera Dibuka, Dewi Harap Ada Wakil dari Setiap Perguruan Tinggi
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 18 Januari 2022 - 19:08 WIB
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (tengah) memberikan arahan dalam Rakor Agenda dan Program Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/1/2022)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap ada keterwakilan dari setiap perguruan tinggi dalam debat penegakan hukum pemilu. Rencananya pendaftaran mulai dibuka pada 24 Januari sampai 31 Januari 2022.
"Saya berharap komunikasi di masing-masing daerah terus dilakukan kepada pergurun tinggi guna memastikan ada keterwakilan dari masing-masing perguruan tinggi tersebut," ujarnya dalam penutupan Rapat Koordinasi Agenda dan Program Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Debat Mahasiswa tersebut, kata Dewi juga sebagai bagian penting dalam menyosialisasikan Pemilu dan Pemilihan 2024. Selain itu, debat tersebut juga sebagai pendorong penyampaian informasi pelanggaran pemilu.
"Debat ini diharapkan dapat memberikan efek positif pada tingkatan partisipasi mahasiswa dan mahasiswi dan menjadi bagian penting dalam mengedukasi pemilih, terutama kalangan perguruan tinggi," ujar wanita asal Palu, Sulawesi Tengah itu.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 Bawaslu pertama kali menggelar kompetisi debat mahasiswa dan diikuti oleh 35 perguruan tinggi se-Indonesia. Saat itu, Universitas Andalas (Unand) Padang menjuarai kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia yang digelar Bawaslu. Unand berhasil menandingi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam laga 'grand' final yang berlangsung di Jakarta, Senin (16/12/2019) malam. Dan, Universitas Hasanuddin (Unhas) keluar sebagai juara ketiga setelah berdebat melawan Universitas Sam Ratulangi Manado.
Webmail
