• English
  • Bahasa Indonesia

Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Dewi: Sanksinya Tak Kuat

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Desain Riset Evaluasi Pilkada Serentak, di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020/Foto: Reyn Gloria

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggi atau marak dari tiap penyelenggaran pemilu dan pilkada akibat sanksi yang dibebankan kepada pelanggar tidaklah kuat.

Dewi berkeyakinan hal ini akan berulang pada Pilkada serentak 2020 apabila aturan sanksi ASN tidak berubah. Sebagai informasi, Dewi mengungkapkan, wilayah Sulawesi Selatan patut diwaspadai karena wilayah tersebut selalu tinggi tingkat keterlibatan pelanggaran ASN.

"Saya bertanya kok tidak punya rasa takut untuk terlibat? Ternyata jawabannya karena sanksi yang dibebankan tidak kuat," ungkapnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Desain Riset Evaluasi Pilkada Serentak, di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Bagja Sampaikan Kendala, Tantangan, dan Rekontruksi UU Pemilu 

Dewi mengungkapkan, unsur kepentingan ketika ASN mengeksekusi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2014) tidak diubah, Dewi khawatir angka pelanggaran netralitas ASN akan terus melonjak.

"Jika UU ASN tidak berubah saya yakin ini akan terus berkembang. Kita perlu melahirkan sebuah usulan untuk pemberian sanksi sehingga KASN tidak hanya keluarkan rekomendasi tapi juga sanksi," tegasnya.

Walau begitu, Dewi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menindak tegas para pelanggar. Dia pun meminta agar seluruh jajaran Bawaslu dapat mengencangkan sabuk dalam hal mengawasi dugaan pelanggaran ini.

"Saya kira ini bisa menjadi warning untuk kita semua, untuk tetap siaga," tutup Dewi.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu