• English
  • Bahasa Indonesia

Pelaksanaan Pilkada 2020, Sejumlah Akademisi Pertanyakan Berbagai Ketidakpastian

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin/Foto: Jaa Pradana (Humas Bawaslu RI)

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, jika pilkada digelar pada 9 Desember 2020, maka tahapannya harus dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Sejumlah akademisi pun mengungkapkan berbagai kendala atas ketidakpastian pelaksaanaan pilkada dari berbagai sisi.

“Sesuai kalender kalau 9 Desember 2020 pilkada digelar, siap tidak siap di bulan Juni tahapan harus dimulai,” katanya saat mengikuti Diskusi Online yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dengan tema 'Kepastian Pilkada dalam Ketidakpastian Akhir Pandemi Covid-19', Kamis (14/05/2020).

"Ini kita dalam ketidakpastian kapan covid-19 berakhir. Di sisi lain, kata Afif, penyelenggara harus mempersiapkan produk hukum sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. KPU harus merevisi PKPU (Peraturan KPU) tahapan dan Peraturan Bawaslu akan menyesuaikan setelahnya.

Selain itu, Kooordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengajak semua pihak untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan pemilih dan penyelenggara di lapangan jika pilkada digelar Desember 2020 dalam situasi pandemi covid-19.

“Yang harus dipikirkan bagaimana mengutamakan keselamatan masyarakat pemilih dan penyelenggara pemilu. Aturan sekarang karena wabah tidak boleh kumpul perjumpaan fisik. Tetapi, di dalam UU 10 Tahun 2016 salah satunya diatur tentang tahapan kampanye rapat umum. Mengumpulkan perjumpaan orang banyak sudah diatur UU/10/2016, disisi lain melanggar aturan pemerintah terkait pandemi covid-19,” ujar dia.

Dia melanjutkan, apa pun aturannya, apa pun konsekuensi hukumnya, maka keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap paling utama. "Kita harus menjaga jiwa. Bagaimana mungkin kita gelar pilkada tapi jiwa pemilihnya terancam pandemi covid-19. Harus ada solusi terbaik supaya pemilih tetap sehat dan pilkada berjalan lancar," imbuh dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk memperhatikan segala aspek jika pilkada harus digelar Desember 2020. Menurut dia, pilkada butuh kepastian hukum, anggaran dan hal teknis lainnya.

Belum lagi, lanjut Ferry, harus memikirkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. "Tidak akan mudah melaksanakan proses demokrasi di tengah bencana non alam seperti ini. Melakukan protokol pencegahan penularan menjadi hal yang wajib," ujarnya.

Wakil Dekan 3 Fisip Unismuh Samsir Rahim menilai akan lebih banyak pelanggaran yang terjadi jika pilkada tetap dilangsungkan pada Desember 2020. "Akan ada 'abuse of power' dari petahana serta meningkatnya transaksi politik uang sehingga perlu diwaspadai dan diawasi Bawaslu," harap dia.

Samsir juga menjamin Bawaslu akan bekerja dengan ekstra keras dalam mengawal Pilkada 2020 nanti sehingga terlaksana pilkada berkualitas.

Senada disampaika Dekan Fisip UMY Titin Purnaningsih. Menurutnya, dalam kondisi normal saja potensi pelanggaran sangat besar apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 ini pasti akan lebih banyak. "Ini menjadi tantangan khususnya Bawaslu," sergah dia.

Titin pun mempertanyakan jika Pilkada 2020 digelar namun covid-19 masih belum reda apakah ada aturan pemilih memakai masker saat datang ke TPS? "Atau membuka masker supaya terlihat mukanya namun dengan konsekuensi penularan akan akan terjadi," tegas dia.

Dalam situasi tersebut, baginya, bisa dimanfaatkan orang yang memiliki kepentingan dalam pilkada. "Jadi, perihal protokol kesehatan di TPS ini harus dibuat sejelas mungkin oleh penyelenggara," tutupnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu