Dikirim oleh Bawaslu Kota pada
Bawaslu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi pengawasan sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih Pilkada 2020. Rapat tersebut digelar, guna memastikan pencoklitan oleh KPU berjalan dengan baik.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi pengawasan sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih Pilkada 2020. Rapat tersebut digelar, guna memastikan pencoklitan oleh KPU berjalan dengan baik.

Anggota Bawaslu Majene Divisi PHL, Indrianah Mustafa mengatakan rapat tersebut bertujuan mengamati progres pengawasan coklit di wilayah Majene. Sekaligus mengetahui data pemilih rawan maupun wilayah TPS rawan.

"Rapat evaluasi ini untuk melihat sejauh mana progres pengawasan di lapangan dan mendeteksi potensi kerawanan di seluruh wilayah Kabupaten Majene," kata Indri saat membuka Rapat Evaluasi Coklit Daftar Pemilih Pilkada Serentak 2020, di, Majene, Sulbar, (8/8/2020).

Srikandi pengawas itupun menjelaskan, evaluasi ini sangat penting guna memastikan tahapan coklit berjalan dengan baik. Serta memastikan seluruh warga yang bersyarat tak kehilangan hak pilihnya.

Rapat evaluasi yang melibatkan pengawas kecamatan (Panwascam) adhoc tingkat kecamatan itu, menugaskan para Panwascam untuk memonitoring progres pengawasan coklit di tiap kecamatan. Rekap tersebut dituangkan dalam form A1.DP-1 atau alat kerja pengawasan audit pencocokan dan penelitian.

Dijelaskan, form A1.DP-1 terdiri dari rekap data pengawasan prosedur pelaksanaan coklit serta rekap data jumlah pemilih yang menjadi perhatian.

Kemudian, data yang menjadi perhatian diantaranya jumlah pemilih yang belum dicoklit, jumlah pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar pemilih serta jumlah pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Yang lebih menarik lagi, panwas terlihat merekap data pengawasan hingga di bawah pohon dan semak-semak.

Indri menambahkan, untuk memastikan seluruh data rampung, pengawas harus mengakumulasi hasil pengawasan dari tiap Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD).

"Panwas harus berupaya ekstra untuk mendapatkan data tersebut dari PKD. Apalagi di Majene terdapat sejumlah wilayah pelosok dan pegunungan yang tidak memiliki jaringan," pungkasnya.

Editor : Rama Agusta