Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, Bawaslu melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 berdasarkan empat fokus.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong KPU agar lebih memperhatikan wilayah yang berpotensi pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa wilayah tersebut seperti lembaga pemasyarakatan (Lapas), wilayah pendatang, wilayah terpencil, dan kampung adat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Anggota Bawaslu Puadi berharap anggota partai politik (parpol) ikut memantau perkembangan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU. Dalam hal ini, dia meminta anggota parpol ikut memastikan keluarga atau tetangga sekitarnya sudah masuk dalam daftar pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan langkah-langkah pencermatan pemutakhiran data pemilih pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Nabire. Pasalnya dari pelaksanaan pilkada lalu terdapat selisih daftar pemilih yang signifikan sehingga menurutnya harus diantisipasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pencocokan dan penelitian (Coklit) ulang pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020. Rekomedasi itu berdasarkan pelaksanaan pengawasan Bawaslu, di mana masih terdapat rumah-rumah yang belum didatangi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk pendataan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 15 dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Serentak 2020 sampai 28 Agustus 2020. Dugaan pelanggaran tindak pidana ini ditemukan hingga tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2020 sudah usai, namun Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan ternyata banyak rumah tidak mau didata. Bahkan dirinya mengungkapkan terdapat 5.000 rumah di Kabupaten Klaten belum berstiker.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga 12 Agustus 2020, terdapat dugaan pelanggaran Pilkada 2020 dengan jumlah 1.098 kasus, temuan dari pengawas pemilu sebanyak 904 kasus dan laporan sebanyak 194 kasus.