• English
  • Bahasa Indonesia

Miliki Akses Birokrasi, 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN

Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional yang diadakan AIPI bersama KASN bertajuk 'Solusi Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020' di Jakarta, Selasa 29 September 2020/Foto: Rama Agusta (Humas Bawaslu)

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional yang diadakan AIPI bersama KASN bertajuk 'Solusi Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020' di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Dia mengatakan dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah. Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.

"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," tutur Abhan.

Tak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN ketap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau pilkada. Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.

ASN, lanjutnya, punya jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah variasi berbeda. Dia menjabarkan petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan. "Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," tegasnya.

Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020.

"Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," tandasnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu