Jakarta, Badan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara pilkada belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang banyak melakukan interaksi langsung.
Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi daring bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Pria yang disapa Afif ini menyatakan pilkada tahun ini harus dipandang tidak biasa agar semua pihak dapat serius menyelenggarakannya.
"Perspektif kita harus luas, pilkada diselenggarakan di saat yang tidak normal, contohnya penyediaannya yang belum 100 persen," tuturnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Menurutnya saat ini bukan hanya penyediaan APD yang membuat penyelenggara kesulitan, namun juga penggunaannya yang bisa memakan waktu. Dirinya pun mendorong agar semua pihak dapat memperhatikan pemenuhan APD sebab penyelenggara pilkada sudah bergerilya di lapangan.
"Kami pengawas (pilkada) tidak terlalu penting siapa yang menyediakan hal ini, yang penting asalkan barangnya ada saat kita mau tugas nah ini prasyarat," tegas Afif.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini pun menuturkan kebutuhan APD atau perlindungan kesehatan menjadi portal (pintu gerbang) dalam kelanjutan Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, lanjutnya, Afif meminta Bawaslu di daerah merasionalisasi atau mencari upaya koordinasi dengan gugus tugas untuk pemenuhan APD.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
