Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua KPU Ilham Saputra mengapresiasi atas keseriusan Bawaslu dalam menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif pemilu kepada khalayak lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Dia mengajak kerja sama Bawaslu dan KPU dalam membumikan pengawasan partisipatif dari masyarakat sehingga dapat menyukseskan Pemilu Serentak 2024.
“Kita punya hajatan pemilu dan pilkada di tahun yang sama sehingga menghadapi tahapan yang beririsan. Untuk itu, melibatkan masyarakat itu penting bagaimana peran masyarakat dalam pemilu itu penting. Kita belajar dari pengalaman lalu, termasuk pengawasan,” sebutnya tatkala memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Teknis Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Jakarta, Jumat (28/2021).
Ilham meminta kepada peserta acara yang merupakan perwakilan pimpinan dari 100 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai pelaksana SKPP tahun 2021 untuk menumbuhkembangkan pengetahuan demokrasi kepemiluan. Hal ini baginya bagian penting dalam menyehatkan demokrasi sehingga menciptakan hasil pemilu dan pilkada yang berkualitas.
“Bapak/Ibu bisa memberikan arahan kepada siswa-siswa untuk memberikan pengetahuan tentang kepemiluan. Mari kita merapatkan barisan untuk Pemilu 2024. Kalau kita bergandengan taman, sama-sama bekerja. Insya Allah akan bermanfaat,” sebut lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu.
Ilham pun menyambut baik apresiasi masyarakat yang mendaftar SKPP tahun 2021. Hingga Jumat (28/5/2021) pendaftar mencapai 22.567 yang berasal dari provinsi terbanyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh. “Saya ikut bangga kampung saya di Aceh banyak peminatnya. Saya menyambut baik kader-kader pengawasan partisipatif ini,” akunya.
“Dulu Pak Afif (M Afifuddin) sebelumn menjadi Anggota Bawaslu pernah mbantu KPU dalam membuat Relawan Demokrasi yang sekarang sudah melahirkan organisasi KPPD (Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD). Ini tentu bermanfaat dan perlu dilanjutkan,” tambah Ilham.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan program pendidikan pengawasan pemilu partisipatif sebagai program nasional yang masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024 perlu dilakukan secara serius. Keseriusan ini menurutnya dapat berdampak positif terhadap kualitas pemilu maupun pilkada sekaligus refleksi kelembagaan Bawaslu.
Dia mengharapkan pada pemilu kemudian diikuti pilkada tahun 2024 dapat membuat masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran. “Saat ini lebih banyak dugaan pelanggaran dari hasil temuan dengan perbandingannya sekitar 1:4. Dengan semakin banyaknya pengawasan partisipatif ini maka targetnya pada Pemilu 2024 setengahnya berasal dari laporan masyarakat. Ini sekaligus sebagai refleksi kelembagaan Bawaslu yang berhasil menyuburkan demokrasi yang sehat dan berintegritas,” jelasnya.
Bagja menjelaskan, pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif oleh Bawaslu sudah dimulai sejak 2018. Baginya hal ini berdampak terhadap penguatan pengetahuan jajaran Bawaslu dalam bidang kepemiluan. “Jangan sampai malah teman-teman Bawaslu di daerah kalah dengan yang masuk SKPP ini. Jangan sampai teman-teman malah tidak tahu perbedaan sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu. Untuk itu, kita juga perlu terus meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepemiluan,” tuturnya.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
