Kepada Wantannas, Bawaslu Uraikan Sejumlah Isu Strategis yang Dapat Menjadi Potensi Masalah Pemilu 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Melakukan diskusi dengan  pimpinan dan sejumlah ‘pejabat teras’ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan sejumlah potensi kerawanan permasalahan menjelang Pemilu dan Pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota)  Serentak 2024. Menurutnya  pemetaan isu strategis dilakukan agar dapat mempersiapkan solusi atas berbagai kendala yang bakal menghadang.  

 

Totok menjabarkan, isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024 seperti pemutakhiran data pemilih. “Berangkat dari pemilu sebelumnya yang paling banyak masalah dari data pemilih, maka perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perlu adanya penguatan regulasi mengatasi permasalahan validasi data pemilih,” katanya didampingi Ketua DKPP Muhammad di lantai tiga Kantor Wantannas, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

 

Isu strategis lainnya, lanjut dia, mengenai penyediaan sekaligus penyebaran logistik pemilu seperti surat dan kotak suara oleh KPU. “Perlu dukungan secara teknis dari pemerintah daerah, Polri, dan TNI beserta instansi terkait dalam pendistribusian logistik,” ungkap mantan Anggota Bawaslu Jawa Timur tersebut dalam Rapat Pokjasus dan Ramusmat Kedeputian Polstra tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Potensi Terjadinya Kerusuhan Sosial dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam Rangka Keamanan Nasional yang dilaksanakan Wantannas.

 

Totok pun menguraikan sejumlah potensi permasalahan pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa di antaranya, seperti beban kerja penyelenggara pemilu yang begitu  tinggi. Dirinya bercerita, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat penyelenggara yang meninggal dunia, maka perlu ada antisipasi. 

 

“Perlu ada supporting (dukungan) aparatur. Bawaslu berharap jajaranya memiliki kesehatan prima, penambahan waktu saat penghitungan suara sekaligus adanya penambahan gaji,” terang mantan wartawan tersebut.

 

Selain itu, Totok menduga apabila adanya perbedaan penafsiran antara penyelenggara terhadap isu-isu yang muncul dalam tahapan pemilu dan pemilihan dapat memunculkan sejumlah permasalahan. Untuk itu, dia meyakinkan baik Bawaslu dan KPU sudah saling berkoordinasi melakukan sinergisitas terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan  Bawaslu (Perbawaslu).  

 

“Saat ini Bawaslu dan KPU terus melakukan koordinasi dan sinergisitas yang lebih solid,” tuturnya.

 

Permasalahan lainnya, Totok menyatakan adanya kemungkinan irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara pemilu dan pemilihan.  Hal ini baginya perlu diantisipasi dan dipersiapkan solusi tepat sasaran. 

 

“Potensi masalah lainnya seperti penyebaran berita hoaks dan hate speech dalam pelaksanaan kampanye seperti menyerang calon lain melalui media sosial. Saat ini muncul wacana mempersingkat masa kampanye sehingga ada konsekuensi dan pengaturan yang akan lebih kuat. Masalah lainnya, kemungkinan masih maraknya praktik politik uang. Bawaslu terus melakukan sejumlah langkah optimalisasi pencegahan dan konsisten terhadap pelanggaran politik uang,” urai salah satu akvitis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.

 

Editor: Reyn Gloria