Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tahun 2021 akan dilaksanakan di 100 kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Hingga pendaftaran ditutup pada Jumat, (28/5/2021) pukul 18.00 WIB, dia mengungkapkan telah ada 22.567 pendaftar.
"Mohon maaf SKPP tahun ini belum bisa diadakan untuk seluruh daerah. Dari pendaftar data terakhir tadi sore sebanyak 22.567 pendaftar yang berasal dari provinsi terbanyak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan AcehNanti akan diseleksi siapa yang akan mengikuti," katanya saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Jakarta, Jumat (28/2021).
Afif menganalogikan pengawasan partisipatif pemilu dari masyarakat sebagai upaya mencegah timbulnya kebakaran akibat kemunculan titik api yang merupakan bentuk pelanggaran dalam pemilu. Menurutnya, SKPP merupakan upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat agar menghindari munculnya titik api (pelanggaran) tersebut.
"Saya mengibaratkan upaya pelanggaran itu sebagai titik api. Selain memadamkan juga sangat penting adalah menghindari munculnya titik api. Semakin banyak orang yang sadar akan demokrasi dan pemilu, maka semakin banyak menghindari munculnya titik api tersebut. Akibatnya semakin sedikit potensi pelanggaran, maka semakin membuat demokrasi melalui pemilu menjadi sehat dan menciptakan pemilu jurdil (jujur dan adil," tutur dia.
Afif menjelaskan alasan SKPP ini menjadi penting bagi Bawaslu sebagian upaya membumikan ideologi pemilu berintegritas semakin tertancap di masyarakat. "Politik uang dihindari, pemilu berintegritas bisa terlaksana. Beberapa waktu lalu ada riset indeks demokrasi Indonesia. Hasilnya penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sudah oke, tetapi kultur masyarakat kita masih belum oke. Ini artinya soal perlu kebiasaan menghidupkan nilai-nilai demokrasi yang terus kita dorong," ungkapnya.
Lelaki asal Sidoarjo itu mengajak jajaran Bawaslu mengikrarkan nilai perjuangan pengawasan partisipatif sebagai cita-cita meningkatkan kualitas demokrasi. "Ikrarkan dahulu bahwa kita menjadi pengawas pemilu untuk mewujudkan demokrasi maju melalui pemilu yang baik. Di luar negeri banyak yang mengapresiasi penyelenggaran pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dengan keyakinan tersebut, kita pasti akan bergerak maju lebih baik," imbau dia.
Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu La Bayoni menyatakan Rakernis kali ini akan membahas tempat pelaksanaan SKPP, penentuan kurikulum atau modul. "Juga akan dibahas tentang penentuan narasumber SKPP, roundown pelaksanaan SKPP, dan membahas oeran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SKPP tingkat dasar,' sebutnya.
Dalam acara ini, hadir pula Ketua KPU Ilham Saputra, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan Menteri Agama, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi, Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditentukan dengan didampingi Koordinator Sekretariat Kabupaten/Kota tersebut.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
