• English
  • Bahasa Indonesia

Dewi Harap Kayulompa Bisa Jadi Percontohan Desa Antipolitik Uang

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo bersama para pengawas pemilu serta penduduk Desa Kayulampo mendeklarasikan desa antipolitik uang dengan simbol batu prasasti. Foto : Humas Bawaslu RI

Toli-toli, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Desa Kayulompa menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Maka dari itu untuk mencegah pelanggaran terjadi, Kayulompa mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang.

Kepala Desa Kayulompa Sukri menyatakan, deklarasi ini diadakan melalui dana Bawaslu dan swadaya masyarakat. Sebab Sukri melihat 2.393 rakyat di Kayulompa memiliki keinginan desanya bersih dari politik uang maupun politisasi Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA).

"Kami menggantungkan harapan kepada semua bapak-ibu, jangan lupa kepada desa kami mudah-mudahan hasil jerih payahnya kita tidak sia-sia," tutur Sukri saat membuka deklarasi desa politik uang di Kayulompa, Toli-toli, Sulawesi Tengah, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya menjadi sejarah bagi Kayulompa, desanya bisa dihadiri pimpinan Bawaslu RI. Menyambut baik hal ini, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun amat terharu karena lima tahun bertugas di Bawaslu Sulawesi Tengah baru kali ini dirinya bisa menginjakkan kaki di Kayulompa.

"Terus terang baru di desa ini saya melihat antusias masyarakat yang sungguh luar biasa. Berkumpul di lapangan sukarela dan tanpa paksaan, ini momentum yang luar biasa," ucap Dewi.

Dalam kunjungannya, Dewi meminta agar masyarakat bisa memilih dan mengenali dengan baik calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada nanti. Sebab Dewi menegaskan politik uang dan politisasi SARA bisa merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

"Bisa juga menciderai proses pemilihan kepala daerah, bahkan bisa menjadi pemicu untuk melahirkan pemerintahan yang korupsi," ungkap akademisi Universitas Tadulako Palu itu.

Dewi menyampaikan dalam beberapa riset, memperlihatkan hubungan yang erat antara politik uang dengan Pilkada. Sebab, dia melihat pasca Pilkada banyak Kepala Daerah yang malah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus mahar politik.

Maka dari itu Dewi meminta agar masyarakat tidak hanya Desa Kayulompa namun di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada, bisa membuat gerakan politik uang menjadi gerakan sosial yang masif. Sehingga harapan besar Dewi utarakan bisa terwujud, agar setiap pribadi bisa mengkampanyekan gerakan ini."Ini akan bisa menjadi desain model desa politik uang yang konkrit dan diprakarsai oleh masyarakat," tutupnya.

Editor : Jaa Pradana
Fotografer : Reyn Gloria

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu