Kotamobagu, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (7/9/2021). Afif menjelaskan melalui program SKPP tersebut Bawaslu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat.
"Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu program Bawaslu yang berupaya mendekatkan diri bersama masyakat dan pemerintah daerah. Ingat! kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan itu penting," katanya.
Afif menyebut SKPP merupakan salah satu program yang dapat menguatkan sumber daya manusia Indonesia. Semakin banyak yang terlibat, kata Afif potensi pelanggarannya semakin kecil.
"Masa non-tahapan ini kita memiliki kesempatan konsolidas dalam pengembangan SDM," ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn J.H Malonda mengatakan SKPP merupakan ikhtiar Bawaslu untuk pemilu yang demokratis dan bermartabat.
"Meski di tengah Covid-19 kita tetap optimis sukseskan pemilu, keberhasilan pemilu bukan hanya pada penyelenggara, tetapi juga partisipasi masyarakat secara aktif. Siapa yang terbaik dalam SKPP ini tentu akan diikutkan pelatihan di tingkat provinsi sebagai bentuk reward," tuturnya.
Dia berharap SKPP yang menjadi pendidikan dasar bagi anak muda dapat menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. "Dengan mengikuti SKPP, peserta mengetahui apa saja yang menjadi larangan dan sanksinya dalam pemilu," ujarnya.
Walikota Kota Kotamobagu Tatong Bara berterimakasih kepada Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin yang telah memilih Kotamobagu sebagai titik kegiatan zona dua SKPP dan mengajak seluruh komponen lapisan masyarakat serta para stakeholder untuk memberi dukungan penuh atas pelaksanakan kegiatan SKPP di Kota Kotamobagu.
"Kami menyambut baik pelaksanaan SKPP dengan catatan protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan. InsyaAllah kegiatan ini menjadi manfaat bagi kita semua," ungkapnya.
Penulis : Try Sutrisno (Staf PHH Bawaslu Manado)
Foto : Anggray Sari Mokoginta (Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara)
