Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kewajiban Bawaslu hingga tingkat daerah mengelola keuangan Negara dengan baik. Dia meminta, pimpinan dan staf Bawaslu harus mengusahakan pengelolaan keuangan tertib hukum, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dirinya mengimbau, semangat mengawasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa pemilu harus sama kuatnya dengan semangat pengelolaan keuangan Negara. "Semua harus itu, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan keuangan harus dipelajari, apapun latar belakang pendidikannya," sebutnya.
"Apalagi usia pengawas pemilu tergolong usia produktif. Jadi, pergunakan waktu menjadi untuk belajar dan menyiapkan masa depan setelah mengabdi dari kelembagaan pengawasan pemilu," tambah Fritz saat membuka acara Sosialisasi ldentifikasi Temuan BPK dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (14/7/2019).
Baca juga: Abhan: Laporan Akhir Pengawasan Jadi Rujukan Perbaikan Pemilu
Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan ini yang akan dihadapi dalam audit tematik pemilu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan semangat perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara empat kali berturut-turut baginya jadi pemicu mempelajari pengelolaan dan pelaporan keuangan Negara lebih baik.
"Dengan WTP empat kami berturut-turut, kita bisa sampaikan kepada Komisi II, BPK, Kementrian Keuangan, Bappenas bahwa kita mampu mengelola dana yang kita miliki," tegas alumnus magister hukum dari Belanda dan peraih gelar doktor di Australia ini.
Editor: Ranap Tumpal HS
