Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu harus memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasian data seperti informasi yang dikecualikan. Menurutnya pedoman ini perlu dirancang dengan sebaik mungkin dengan dukungan sistem elektronik handal dan kerja sama dengan lembaga lain.
"Kita harus miliki standar sistem manajemen keamanan informasi agar dapat digunakan untuk pengelolaan keamanan di seluruh infomasi yang ada di Bawaslu," jelasnya dalam Rapat Pembahasan Konsep Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi Bawaslu di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Puadi menambahkan, Bawaslu dikenal sebagai lembaga publik yang transparan, meski begitu perlu ada informasi yang tetap dijaga keamanannya. Sebab, dia menjelaskan, ada informasi yang dikecualikan dan rahasia misalnya terkait identitas pelapor.
"Jangan dibocorkan oleh orang lain walaupun kita salah satu lembaga publik yang transparan. Begitu pula dengan infomasi-informasi yang dikecualikan dan tidak sejatinya kita harus bisa jaga," tutur Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu tersebut.
Maka dari itu, Puadi melihat Bawaslu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa menjaga terkait keamanan infomasi ini. Dia merasa ada risiko keamanan informasi seringkali karena gangguan dari pihak luar, sehingha perlu upaya pengamanan terhadap sistem elektronik di Bawaslu.
"Penanganan sistem elektronik ini juga membutuhkan kualitas yang handal untuk bisa menjaga keamanan infomasi ini," jelasnya.
Puadi berharap ke depannya Bawaslu harus terus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Intelijen Negara dalam memperkuat sistem keamanan informasi Bawaslu. Atas hal ini, Puadi berkeyakinan bagian Pusat Data dan Informasi Bawaslu perlu membentuk desain yang kuat untuk sistem keamanan informasi tersebut.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Reyn Gloria
