• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Minta KPU Perkuat Dasar Hukum Soal E-Rekap

Ketua Bawaslu Abhan saat menjadi pembicara Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan tema 'Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019/Foto: Jaa Pradana

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi upaya KPU dalam membuat digitalisasi administrasi pemilu salah satunya elektronik rekapitulasi (e-rekap). Namun dirinya meminta KPU untuk memperkuat dasar hukumnya lewat UU.

Sebagaimana diketahui, KPU akan mengaplikasikan e-rekap pada Pilkada Serentak 2020. Karena itu, Abhan meminta KPU dapat segera mengurus kepastian hukum e-rekap, agar tidak menjadi masalah ke depannya.

"Potensi menjadi masalah besar saya kira karena ini soal kepastian hukum, memang paling tepat ketika diatur dalam Undang-Undang," ungkapnya saat menjadi pembicara Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan tema 'Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Abhan menyadari sebuah keniscayaan jika jaman yang serba canggih, tidak mewujudkan digitalisasi Pemilu. Maka dirinya mengapresiasi kerja-kerja KPU atas program digitalisasi pemilu, namun dia menekankan agar beriringan juga dengan dengan kepastian hukum yang kuat.

"Sebenarnya baik (e-rekap), agar menghemat waktu yang dibutuhkan, juga mengurangi misal tingginya kerja administrasi hingga KPPS sehingga meninggal," tambah Abhan.

Abhan menjelaskan saat ini dalam Undang-Undang terkait Pilkada, perhitungan yang sah adalah secara manual. Jika memang kepastian e-rekap hanya dituangkan dalam PKPU, maka akan menjadi kesusahan bagi KPU jika dipersoalkan peserta pemilu.

"Bawaslu mendukung sekali, perhitungan bisa cepat dan akurat nantinya. Maka catatan kami bagaimana Undang-Undang bisa menjamin kepastian hukum dalam proses digitalisasi pemilu ini," pungkasnya.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu