Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan jawaban dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan (dapil) II. Agenda sidang ini mendengarkan jawaban termohon (KPU) serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).
Berita terkait:
Pemohon adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diwakili kuasa hukum Regginaldo Sultan dan Ucok Edison Marpaung. Perkara ini teregister dengan Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Sebelumnya, perkara ini merupakan tindaklanjut amar putusan MK dalam perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang telah diputuskan pada 9 Agustus 2019. MK memerintahkan KPU melakukan penyandingan data ulang sebanyak 117 kotak TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri menyatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan penyandingan data di Kantor KPU Kabupaten Bekasi di dua panel selama empat hari mulai 20 hingga 23 Agustus 2019.
Syaiful menjelaskan, pada 20 Agustus 2019 ada 21 TPS dengan 9 kotak suara yang prosesnya ditunda karena C1 berhologram dan C1-Plano tidak lengkap. "Pada 21 Agustus hasil proses sanding data di beberapa TPS ditangguhkan karena terdapat beberapa lembaran pada C1-Plano dan C1 Hologram tidak ada," ungkapnya.
Baca juga: Bawaslu Singgung Akses Silon dan Diksi Panwaslu Saat Uji Publik PKPU
Kemudian pada 22 Agustus, lanjut dia, hasil pengawasan menunjukkan dari hasil sanding data terdapat lima TPS yang prosesnya hanya dibacakan C1-Plano tanpa disandingkan dengan C1 berhologram maupun C1 salinan. Pada hari keempat, proses penyandingan tetap dilakukan meskipun tidak terdapat kelengkapan C1-Plano maupun C1 berhologram, yang kemudian disandingkan dengan C1 salinan sebagaimana pengganti dokumen.
"Berdasarkan hal tersebut diterangkan dalam proses sanding data ditemukan ketidaklengkapan C1-Plano dan C1 Hologram," bebernya.
Syaiful menerangkan, pada 24 Agustus 2019 Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap pencarian C1-Plano DPRD Kabupaten Bekasi di TPS 83 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat di Gedung Serbaguna Stadion Wibawamukti. Dari hasil pengawasan diketahui, C1-Plano ditemukan pada kotak suara TPS 85 akan tetapi tidak dilakukan proses sanding data karena melewati batas waktu sanding data dan sudah memasuki jadwal rekapitulasi yang turut diawasi Bawaslu.
"Hasil rekapitulasi menunjukkan form DAA1 Telaga Murni sebanyak 637 suara, DAA1 Cikarang Barat sebanyak 637 suara serta DB1 sebanyak 12.996 suara," tunjuk Syaiful.
Baca juga: Sekjen Bawaslu Harap CPNS Lakukan Inovasi Pengawasan Berbasis TI
Terakhir, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilu dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Syaiful menyebutkan, pada pokoknya laporan berkaitan dengan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019.
"Laporan dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah di teruskan ke tahap penyidikan di Polres Metro Bekasi dengan Nomor: LP/913/642-SPKT/K/IX/2019/Restro Bekasi pada 12 September 2019. Sampai dengan keterangan ini disampaikan di hadapan majelis, laporan a quo masih dalam proses penyidikan," terangnya.
Sedangkan dalam petitumnya, pemohon meminta MK agar memerintahkan KPU agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Agenda sidang lanjutan dijadwalkan digelar Senin (7/10/2019) pukul 14.00 WIB.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
