Kotapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) tingkat provinsi empat daerah otonomi Baru (DOB). Keempat DOB itu yakni Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, juga provinsi Papua dan Papua Barat.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan Bawaslu telah memberikan beberapa masukan kepada KPU untuk dijadikan saran perbaikan dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dia berharap, saran-saran perbaikan tersebut dapat dijalankan agar nantinya saat membuat daftar pemilih tetap (DPT) bersih.
"Banyaknya saran dan catatan perbaikan dari berbagai pihak kepada KPU akan membuat DPT Pemilu 2024 menjadi lebih bersih," kata Totok seusai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Papua Pegunungan, dan KPU Papua Selatan pada Pemilu 2024 di Jayapura, Kamis (13/4/2023).
Anggota Bawaslu Papua Ronald Michael Manoach memberikan beberapa catatan terkait penyusunan DPS di tingkat KPU kabupaten/kota setempat. Pertama kata dia, tidak diberikannya salinan berita acara ke Bawaslu dan partai politik. "Contoh Asmat, BA yang baru diserahkan di malam dan pagi hari pada saat pleno DPS tingkat provinsi,"jelasnya.
Catatan lainnya, kata dia, persoalan penolakan penetapan DPS ditingkat kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan. "Contohnya di Puncak Jaya, Asmat, Yalimo, dan Lani Jaya," sebutnya.
Untuk itu, dia berharap pasca-pleno penetapan DPS tersebut KPU, Bawaslu, dan Stakeholder terkait dapat melakukan koordinasi bersama. Hal itu, kata dia, untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya bagi daerah-daerah yang mempermasalahkan DPS ini.
"Berharap agar semua pihak bisa duduk bersama untuk menjelaskan soal daftar pemilih ini, agar tidak berkembang menjadi isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan konflik," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia mencontohkan salah satu persoalan akibat daftar pemilih yakni adanya penyegelan jalan dan itu menimbulkan konflik di masyarakat. "Di Yalimo akibat persoalan DPS ini ada jembatan yang dibongkar, sehingga jalan itu dipalang dan menghambat jalan trans Jayapura -Wamena, kita tidak ingin itu terjadi dan ini dapat menjadi masukan ke KPU," tuturnya.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Robi Ardianto
 |
 |
Webmail
