Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan Bawaslu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 tahun ini. Bawaslu sudah meraih lima penghargaan WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita harus medapatkan WTP tahun ini,” katanya saat membuka kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2020 di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Senin (15/2/2021).
Baca juga: Untuk Pertama Kali, Bawaslu RI Raih Predikat WTP dari BPK - http://www.ppid.bawaslu.go.id/en/node/2382
Afif mengatakan semua lembaga wajib menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa BPK tetapi, laporan keuangan yang baik apabila meraih WTP. Penghargaan WTP merupakan bukti kinerja lembaga dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan keuangan lembaga.
Selain itu, prestasi WTP menjadi alat ukur lembaga bebas korupsi. Maka, Afif menegaskan Bawaslu harus berusaha membuktikan komitmen anti korupsi dari laporan keuangan. Komitmen itu sudah dibuktikan dengan lima WTP yang diraih Bawaslu.
“Pembuktian Bawaslu bebas korupsi itu berat. Tetapi alat ukurnya adalah WTP. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan bagaimana Bawaslu mengelola keuangan negara. Jawabannya Kami akan berjuang untuk WTP Keenam,” terang Afif yang berasal dari Jawa Timur ini.
Baca juga: Bawaslu Raih Predikat WTP, Abhan: Semoga Memotivasi Struktur Organisasi Baru - https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-raih-predikat-wtp-abhan-semoga-m...
Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mendukung semua usaha yang dilakukan oleh bagian keuangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Afif mendukung program konsolidasi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dari pusat sampai ke daerah.
“Kita suka dengan kata konsolidasi, ini artinya kerja sama untuk memberikan yang terbaik,” ujar mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih (JPPR) tersebut.
Sebagai informasi, laporan keuangan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola instansi pemerintah atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
Baca juga: Kembali Raih WTP dari BPK, Bawaslu Pertahankan Prestasi Lima Kali Beruntun - https://bawaslu.go.id/id/berita/kembali-raih-wtp-dari-bpk-bawaslu-pertah...
Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Biro Keuangan dan Badan Milik Negara Pakerti Luhur menerangkan, Bawaslu sudah melaksanakan program tata kelola keuangan yang baik sejak lama. Program ini diturunkan dalam bentuk Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP).
“Agar sistematis dan terstruktur, sistem penyusunan laporan keuangan Bawaslu itu berjenjang dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Pakerti.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
