Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal tersebut selain meningkatnya partisipasi pemilih. Dia beralasan, hal tersebut bakal berdampak terhadap kepercayaan penyelenggara pemilu atau pilkada.
Dalam membuka kuliah umum di hadapan civitas akademika Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Senin (3/2/2020), Afif bercerita meningkatnya partisipasi pemilu pada Pemilu Serentak 2019 yang mencapai 81 persen berdasarkan data KPU. Hal ini baginya menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Akan tetapi, besarnya kesadaran pemilih tersebut, lanjut dia, belum tentu menaikkan keterlibatan dalam pengawasan, belum tentu. "Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting, tetapi tak kalah penting juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi (jalannya pemilihan)," ungkapnya.
Afif menerangkan, angkat 81 persen keterlibatan menjadi pemilih tersebut dapat berarti tingginya tingkat partisipasi masyarakat. "Apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan, ini belum tentu," sebut dia.
Sejak reformasi, pelaksanaan pemilu maupun pilkada, kata Afif, sudah semakin demokratis. Hal itu ditandai dengan semakin transparannya proses dan tidak bisa diprediksi hasilnya pemilu dan pilkada tersebut.
"Pemilu kita itu prosesnya 'predictable' tapi hasilnya tidak bisa diprediksi. Prinsip ketidakpastian itu pada hasilnya karena kerahasiaan ada dalam prinsip pemilu," terang Afif.
Dia juga menambahkan, pemilu tidak seperti sepak bola yang aturan, metode dan tujuannya itu sama dan berlaku di seluruh tempat di dunia. "Di tiap negara (pemilu) itu berbeda. Tujuan atau permainannya sama, namun metodenya beda. Belum tentu yang tidak ada di Indonesia, maka (demokrasi) di indonesia malah buruk," ulasnya.
"Tidak boleh ada yang merasa sistemnya lebih baik dibanding yang lain," imbuh Afif.
Afif menjabarkan, tantangan pemilu dan pilkada saat ini adalah kecepatan penerimaan informasi hasil pemilu. "Bukan di metode, tapi di 'counting' (penghitungan). Kita masih lambat," aku dia.
"Karena itulah tagline Bawaslu, "Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sejatinya masyarakat harus menerima informasi, agar keadilan pemilu itu bisa tercapai. Betapa mengerikannya jika rakyat tidak percaya kepada penyelenggara pemilu," Afif menjabarkan.
Tak hanya itu, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013-2015 ini juga membagi pengalamannya terkait perbandingan penyaluran hak pilih warga di Indonesia dengan negara lain saat menjadi salah satu pemantau pemilu internasional.
"Saya berkesempatan menyaksikan langsung proses pemilu yang berlangsung di luar negeri, salah satunya adalah Afganistan. Selain fakta bahwa perempuan tidak sebebas kita di Indonesia, mengambil gambar kotak suaranyapun, saya sampai dikejar polisi. Bayangkan jika itu terjadi di negeri kita. Kita harusnya bersyukur hidup di Indonesia," ungkap Afif.
Diakhir kuliahnya, Afif berpesan agar perguruan tinggi menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempelajari, dan menyebarluaskan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nilai-nilai luhur peradaban bangsa, serta ujung tombak pengabdian dunia kampus di tengah masyarakat.
"Satu hal lain, metode pemilihan kita yang datang langsung ke TPS itu punya nilai lokalitas yang unik, ada nilai keakraban dan siltaurahim didalamnya. Jangan pesimis, jangan merasa kecil dan tidak bisa. Karena sejatinya, kita adalah apa yang kita pikirkan," tutup Afif.
Penulis dan Foto: Chaidir (Humas Bawaslu Sulsel)
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
