Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan kiat Bawaslu dalam mewujudkan pengawas pemilu yang ramah perempuan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu di periode 2017-2023 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan kegaduhan di dunia maya maupun di tengah kehidupan masyarakat seluruh Indonesia.
"Semoga tidak ada politik uang, sara, hoaks dan ujaran kebencian," tuturnya dalam kegiatan Sosialisasi Peluncuran Pilkada 2024 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu malam, (30/6/2024).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan penyelesaikan sengketa proses di Pemilihan 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024. Sebab ada yang berbeda dalam menyelesaikannya contohnya proses mediasi.
Dia mengatakan pada Pemilu ada mediasi dan ajudikasi sedangkan Pemilihan akan memakai mediasi musyawarah yang penanganannya juga berbeda. Maka dia meminta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lebih berwawasan dalam hal ini.
Batanghari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi beserta jajaran Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dan 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari. Kehadiran Bawaslu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan terdapat tiga orang yang memilih di dua tempat atau pemilih ganda saat pemungutan suara Pemilu 2024.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS. Pasalnya, petugas pantarlih yang melakukan coklit ke rumah warga memastikan data daftar pemilih dengan mengecek kelengkapan dokumen kependudukan.
Hal tersebut menurutnya, guna memastikan data warga terkonfirmasi menjadi salah satu daftar pemilih, serta untuk mengetahui letak TPS tempat pemilihan.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi melekat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. TPS 15 dilakukan PSU karena pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024 terjadi pelanggaran pidana pemilu, di mana ada peristiwa surat suara dicoblos berkali-kali oleh seorang kepala desa.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat Jambi untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Pengawasan partisipatif sangat penting demi memajukan demokrasi yang berkualitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2024," ungkap Anggota Bawaslu Puadi dalam Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu di Provinsi Jambi. Jumat malam (28/6/2024).
Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024. Pasalnya, data pemilih tersebut akan digunakan saat pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda awasi langsung perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini menurutnya merupakan tugas utama Bawaslu agar menjamin seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melihat dari Pemilihan 2020, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pemilihan 2024 mendang. Sebab dia menyampaikan ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan internal.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat hal ini perlu untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Terlebih saat ini, jelasnya tahapan Pemilihan telah berlangsung dan dia tidak ingin adanya halangan bagi srikandi pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya.