Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyikapi masih banyaknya anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Bawaslu RI bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti pembahasan tentang ketersediaan dana bagi pengawas Pemilu, Kamis (4/6), di ruang rapat Bawaslu RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berharap penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 berjalan lebih optimal. Khusus untuk pelanggaran pidana, kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang sudah terbangun melalui Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bisa berfungsi lebih maksimal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Salah satu potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat daerah setempat. Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak setelah menghadiri Rapat Pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kantor KPU, Jumat (5/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Enam bulan menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Serentak 2015, berbagai persiapan tengah dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Konteks pencegahan tidak hanya dalam rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan yang domain tahapannya dikelola oleh KPU. Tetapi, pengawasan sesungguhnya berada pada aspek ‘hulu’. Oleh sebab itu, hal-hal yang menyangkut tentang persiapan penyelenggaraan menjadi beban dan tanggung jawab pengawas pemilu sepenuhnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kewenangan baru yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota kepada Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengawas pemilu diingatkan untuk terus menjaga integritas dalam menangani sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggaran tetap menjadi permasalahan yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 2015. Terkait anggaran untuk Bawaslu sendiri, baru 44 daerah dari 269 daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada. Sementara 225 daerah belum melakukan penandatanganan NPHD karena belum disepakati.
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam proses rekrutmen pemimpin seperti di pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) dinilai kian mengkhawatirkan. Cara curang dari peserta pilkada yang terkadang justru dinanti oleh para pemilih itu, dinilai merusak sendi demokrasi Indonesia. Apabila kedepannya uang menjadi faktor penentu keterpilihan dimana politik uang makin merajalela dan pemilih makin pragmatis, bukan tidak mungkin kedepannya tokoh yang baik dan berkualitas akan enggan berkontestasi dalam pilkada.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat serta Walikota dan Wakil Walikota, di Provinsi Bengkulu, Senin (25/5). Rakor diharapkan bisa menjadi alat untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran dan mencegah potensi pelanggaran pada pilkada serentak 2015.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu- Ratusan stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota mengikuti Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
Acara yang berlangsung mulai Senin (25/5) hingga Selasa (26/5) ini dibuka secara resmi oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pengawasan pemilihan gubernur pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak yang akan dimulai tahun 2015 ini belum terbebas dari titik rawan korupsi. Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dianggap jauh lebih baik dibanding aturan sebelumnya.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu -- Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, selalu ada korelasi positif antara proses politik dengan transaksi keuangan mencurigakan. Tren kenaikan transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan menurutnya selalu terjadi pada saat menjelang pemilu.
