Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Korupsi yang terjadi di republik yang tercinta ini mayoritas berawal dari korupsi politik yang berkembang di kalangan politisi. Hal tersebut ditegaskan Peneliti Bidang Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dalam Kajian Kepartaian yang digelar Bawaslu RI, Senin (29/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk mematuhi aturan main iklan kampanye dalam pilkada serentak 2015 mendatang, dengan tidak berkampanye lewat iklan di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Iklan kampanye hanya diperbolehkan selama 14 hari sebelum masa tenang, dan jika terdapat pasangan calon yang melanggar dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad optimis Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Walikota tahun 2015 serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Menurutnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama masih mempunyai komitmen yang kuat meskipun beberapa daerah masih mengalami kendala persoalaan angaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koalisi Kawal Pilkada yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang punya perhatian dalam hal peningkatan demokrasi di Indonesia mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Tujuannya, mempertanyakan kesiapan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, mengajak seluruh personil yang terlibat dalam pengawasan Pemilu, baik Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panita Pengawas Lapangan, Panitia Pengawas Kecamatan, hingga Pengawas TPS untuk tetap semangat dalam melakukan pengawasan menuju Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 meski banyak pihak yang melakukan upaya untuk memundurkan jadwal Pilkada serentak.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Sudah menjadi tugas pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Pun halnya dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2015 tengah berjalan. Namun beberapa masalah disinyalir menjerat persoalan daftar pemilih dan dikhawatirkan mengancam hak konstitusional warga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu perkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan Agung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Komisi II dan III DPR RI kembali melaksanakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepala Kepolisian RI.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu -- Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengatakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah harusnya diselenggarakan sesuai apa yang diharapkan semua lapisan masyarakat. Pemilu dan Pilkada menurutnya seharusnya bisa membuat semua masyarakat senang, bukan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Rektor Intsitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melancarkan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2015, termasuk dukungan dalam hal mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa mengawal kamtibmas dan pencegahan konflik di pilkada bukan hanya urusan aparat penegak hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga tanggal 8 Juni 2015, lebih separuh dari 269 provinsi, kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Data yang diterima Bawaslu RI mencatat, sebanyak 121 provinsi, kabupaten/kota yang sudah menandatangani NPHD, sisanya masih dalam proses.
