Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang berakhirnya tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dimulai sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu. Mulai dari terbatasnya akses data Model A-KWK (data pemilih) hingga kurangnya informasi titik lokasi daerah mana saja yang akan dilakukan coklit oleh KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ungkap hasil sementara pengawasan terhadap tahapan penelitian dan pencocokan (Coklit) daftar pemilih Pilkada Serentak 2020. Dirinya menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan masih terdapat pemilih pemula yang belum terdata dalam daftar pemilih atau A-KWK.
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dapat menyelesaikan sengketa antarpeserta dalam Pilkada Serentak 2020. Dia meminta hal tersebut harus dilakukan secara cepat, akurat, dan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menjadi Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Balaesang Tanjung, Asrul berupaya menjalankan tanggung jawab sepenuh hati. Lelaki berusia 51 tahun tersebut bersama jajarannya antusias mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) secara daring yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Donggala, Jumat (24/7/2020).
Di Desa Malei, Asrul bersama para staf harus rela mengikuti acara virtual tersebut dengan menaiki pohon. Dari atas dahan, mereka mengikuti kegiatan secara saksama. Beruntung ada semacam ‘bilik’ darurat yang bisa dimanfaatkan guna mendapatkan sinyal internet.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Semua pihak bersepakat untuk menjaga kerukunan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, khususnya di Kota Ternate. Hal ini bergema saat Kelurahan Tadenas mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya Kelurahan yang menyulap menjadi Kampung Pemilihan Bermartabat (Kaliber) di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis, (23/07/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 akan berkurang. Alasannya, masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi terpuruk. Terlebih, adanya aturan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai politik uang.
Menurutnya, pengaturan pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana akan mengurangi partipasi masyarakat untuk mau melaporkan terjadinya politik uang. Dewi memandang salah satu akar masalah dari politik uang adalah persoalan ekonomi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi nara sumber rapat dalam jaringan (daring) di hadapan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) se-Indonesia, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan dua tata cara penanganan sengketa pada masa pandemik covid-19.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Masita Nawawi Gani menilai KPUD Malut tidak transparan dalam memberikan data pemilih formulir model A-KWK kepada Bawaslu sebagai lembaga yang dipercayakan mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
“Sebagai sesama penyelenggara pemilu seharusnya KPUD harus memberikan data pemilih yang tercantum dalam formulir model A-KWK kepada Bawaslu, terutama Bawaslu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada 2020,”kata Masita Nawawi Gani di Ternate, Malut, Selasa (21/7/2020).
Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar meresmikan desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/07/2020). Desa itu Tanjung Kumbik Utara. Fritz berharap semakin banyak terbentuk desa antipolitik uang dapat memacu semangat masyarakat untuk menolak politik uang.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meresmikan Jaringan Keluarga Pesepeda Bawaslu (Jaga Pemilu). Peresmian itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam hajatan Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Afif Ingin Pengawasan Netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang Lebih Ketat
Kabupaten Pandeglang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ingin pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Pilkada Serentak 2020 lebih ketat. Pasalnya, netralitas ASN menjadi hal yang paling rawan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung dan bekerja sama dengan Bawaslu dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu dan masyakarat. Dukungan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di Kantor Bawaslu Jalan MH.Thamrin Menteng Jakarta, Selasa (21/7/2020).
