Kota Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Mataram menemukan beberapa masalah dalam daftar pemilih Model A-KWK saat mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Tahun 2020. Salah satunya yaitu adanya pemilih pemula yang tidak terdaftar di Formulir Model A-KWK hingga mencapai 359 orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang dari calon petahana menjadi pelanggaran yang banyak terjadi dalam hajatan pilkada. Maka dari itu dia meminta Bawaslu daerah agar tidak takut dalam menjalankan tugasnya saat memberikan rekomendasi dan membuat kajian meskipun itu berisiko.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan penanganan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada Pilkada Serentak 2020, dimungkinkan melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara "Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pilkada Serentak 2020", di Jakarta, Minggu (9/8/2020).
Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi pengawasan sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih Pilkada 2020. Rapat tersebut digelar, guna memastikan pencoklitan oleh KPU berjalan dengan baik.
Anggota Bawaslu Majene Divisi PHL, Indrianah Mustafa mengatakan rapat tersebut bertujuan mengamati progres pengawasan coklit di wilayah Majene. Sekaligus mengetahui data pemilih rawan maupun wilayah TPS rawan.
Pulau Enggano, Bawaslu Provinsi Bengkulu – Di tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19) yang tak kunjung berakhir, tidak menyurutkan semangat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memastikan proses tahapan pilkada berjalan dengan lancar. Kali ini Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan supervisi dan monitoring pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) ke pulau terluar di Provinsi Bengkulu yakni Pulau Enggano.
Sumatra Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meluncurkan gerakan bersama masyarakat (Gemar) menjaga hak pilih di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan (Sumsel). Program yang digagas Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, menurut Afif merupakan gerakan pertama yang ada di Indonesia serta layak diikuti jajaran pengawas pemilu di daerah lain.
Waropen, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Waropen menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020. Sosialisasi tersebut digelar untuk memastikan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumatra Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meresmikan kampung antipolitik uang dan antihoaks di Kelurahan Air Gading pada Kamis (6/8/2020). Kampung tersebut berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatra Selatan (Sumsel).
Dalam sambutannya, laki-laki yang karib disapa Afif itu menyebut keberadaan kampung antipolitik uang dan antihoaks, patut diapresiasi. “Karena komitmen untuk menolak politik uang dan antihoaks adalah luar biasa,” ujarnya
Pegunungan Bintang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya ASN sering menjadi imbas dari praktik politik praktis tersebut.
Kota Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril menyampaikan pihaknya menemukan adanya dugaan oknum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berafiliasi dengan bakal pasangan calon (bapaslon) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 Kota Mataram.
Sumatra Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan jajaran pengawas pemilu di Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan kerja pengawasan Pilkada 2020 dengan mengutamakan etika melayani dan profesional. Dengan demikian diharapkan residu-residu pilkada terutama pengaduan ke DKPP bisa diminimalisir.
