Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berbagai potensi pelanggaran Pilkada Serentak 2020 yang berbarengan dengan pandemi covid-19, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para pemuda aktif mengawasi. Menurutnya pemantauan dari kalangan pemuda agar menyadarkan pemilih sebagai tangung jawab menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.
“Pilkada kali ini merupakan pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu karena mengadakan pemilu di tengah pandemic covid-19. Menjadi hal penting supaya masyarakat bertindak aktif di dalamnya, menjalankan protokol kesehatan (prokes) serta adanya dukungan pemerintah,” kata dia dalam webinar bertajuk: Peran Strategis dan Partisipatif Pemuda Mewujudkan Pemilihan Serentak yang Sehat yang diikuti Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, Minggu (6/12/2020) .
Bagja menyatakan ada potensi pelanggaran pemilihan yang akan terjadi seperti politik uang. “Sudah ada penindakan sekitar 15 sampai 20 perkara politik uang yang diputuskan pengadilan pidana. Ada lagi penyalahgunaan wewenang calon petahana seperti penyalahgunaan bantuan sosial guna kepentingan para calon secara terselubung. Pelanggaran hak pilih mungkin karena pemilih tidak berani ke TPS maka hak suaranya disalahgunakan. Kampanye tidak sesuai ketentuan. Pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri. Politisasi SARA. Pelanggaran profesionalisme dan integritas penyelenggara,” jelasnya merinci beberapa dugaan pelanggaran yang bisa terjadi.
Untuk itu, dirinya mengajak para pemuda aktif dalam menghindari ekses negatif. “Saya kira pemuda harus terjun dalam dunia politik atau ikut memantau pemilu saat ini. Penyadaran pendidikan pemilih pilkada ini menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dan mendorong partisipasi pilkada berkualitas,” tambahnya.
Bagja menjabarkan, tantangan pilkada pada era pandemi covid-19 menjadi lebih besar dan diikuti tambahan biaya.”Inilah hambatan pilkada. Adanya pandemi, ditambah standar kesehatan menjadi lebih tinggi. Peserta dan penyelenggara harus melaksanakan test covid 19,” tuturnya.
Meski begitu, Bagja menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa pilkada dapat menimbulkan klaster baru. “Saya memastikan TPS adalah tempat aman. Ini berbeda dengan di pasar, di mana banyak orang tidak memakai masker dan tidak ada yang menegur. Para petugas di TPS semua memakai masker. Itu kewajiban. Inilah demokrasi dan sustainable development,” pungkasnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
