close× Call Us
close×

Berita

Dewi Jelaskan Perbedaan Penanganan Perkara Pilkada 2020 di Bawaslu dan MK
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan terdapat perbedaan penanganan pelanggaran dalam proses pemeriksaan di Bawaslu dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2020 di MK.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu ini menjabarkan alasan pertama yaitu pelapor tidak melengkapi laporan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil. Menurutnya hal ini bisa dilengkapi saat perkara dibawa ke MK.

Sejumlah Pimpinan Ormas dan Aktivis Pemilu Sampaikan Harapan Bawaslu Terus Kawal Demokrasi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-13 Bawaslu, sejumlah kalangan dari pimpinan organisasi massa (ormas) dan pegiat pemilu memberikan dukungan dan ucapan doa.

KPU dan DKPP Sampaikan Harapan Terbaiknya di HUT Ke-13 Bawaslu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan menginjak usia ke 13 tahun dalam mengawasi perhelatan pemilihan umum di Indonesia. Memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu, dua mitra lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun menyampaikan harapan terbaiknya kepada lembaga pengawas pemilu. 
 
Plt. Ketua KPU Ilham Saputra menyampaikan rasa terimakasih kepada Bawaslu karena selama ini telah menjadi mitra kerja yang bersinergis dengan baik. Terutama dalam Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
Delapan Catatan Persoalan PSU, Abhan Minta Kecermatan Pengawasan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan delapan catatan persoalan pemungutan suara ulang (PSU) yang merupakan amanah putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

"Minimal ada delapan catatan kami (Bawaslu) terkait dengan persoalan PSU hasil putusan MK," kata Abhan saat menghadiri agenda FGD Penyusunan Tata Laksana Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2020, Senin (5/4/2021) malam.

Minta Pengawasan PSU Mendalam, Afif: Jangan Sidang Lagi, Sidang Lagi!
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PPSU) dilakukan secara mendalam sehingga bisa maksimal. Hal itu menurutnya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagja Harap Rekonstruksi Hukum Sengketa Proses Harus Sejalan UU dan Perbawaslu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekonstruksi kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan terkait kewenangan Bawaslu harus sejalan dengan undang-undang pemilihan dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

"Jangan sampai menyimpang dari undang-undang yang menjadi landasan hukum," ucapnya dalam diskusi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Kewenangan Bawaslu, di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Rakor Gakkumdu Sulsel, Dewi Minta Evaluasi dan Persiapkan Regulasi Penanganan Tindak Pidana
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu melakukan evaluasi dalam mempersiapkan penanganan pelanggaran pidana untuk Pemilu 2024. Hal tersebut dia ungkapkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Gakkumdu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel di Makassar, Senin (5/4/2021).

13 Tahun Bawaslu, Upaya Hadirkan Keadilan Pemilu untuk Demokrasi Berintegritas
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang Pembaca, dalam sepekan ini Bawaslu bakal menurunkan kisah-kisah refleksi dalam pelaksanaan kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilu selama 13 tahun terbentuk. Bagaimana menghadirkan demokrasi berkualitas dengan keadilan pemilu merupakan asa yang masih terus berkobar.

Lantik 76 Pejabat, Sekjen Bawaslu Targetkan Seluruh Jabatan Terisi Sebelum Juli 2022
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 76 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Senin (5/42021). Dia menargetkan seluruh jabatan administrator dan fungsional untuk kesekretariatan Bawaslu seluruh Indonesia bisa terisi sebelum Juli 2022.

Kunjungi Kaltim, Bagja Bahas Evaluasi Pilkada bersama Komisi II
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melakukan kunjungan kerja bersama komisi II DPR RI ke Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka mengetahui secara langsung di lapangan terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020.
 
Buku Tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020, Dewi: Ini akan Jadi Referensi Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap buku yang berjudul Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 bisa menjadi referensi Pemilihan 2024. Pasalnya, buku tersebut banyak berisi tentang seluk beluk ketentuan hukum dalam pemilihan.

Buku yang ditulis oleh Dosen Universitas Andalas, Khairul Fahmi membahas mengenai teori hukum, penafsiran hukum, dan kelembagaan penegak hukum. Lalu pengaturan dan penerapan ketentuan pidana pilkada, serta pengaturan dan penanganan pelanggaran administrasi pilkada.

Bawaslu Kembali Raih Humas Terpopuler, Abhan: Media Massa Merupakan Mitra Penting
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk kali keempat, Bawaslu meraih penghargaan hubungan masyarakat (humas/public relations) dari PR Indonesia. Ketua Bawaslu memberikan apresiasi atas penghargaan ini sekaligus berharap bisa menjalin sinergi dengan media massa lebih baik.

FGD Juknis Pembinaan Jajaran, Afif: Perlu Jaga Etika Meski Tiada Tahapan Pemilihan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).

"Pada situasi yang tiada tahapan ini dalam hal pembinaan, teman-teman Bawaslu harus tetap menjaga etika," kata lelaki Afif tersebut saat menjadi narasumber dalam focus group discussion (FGD) Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan bagi Jajaran Pengawas Pemilu, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

PSU Kalsel Pertaruhkan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengharapkan ada kolaborasi dan sinergi jajaran penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  Kalsel demi menghasilkan pemilihan yang berkualitas, Selasa   (30/03/2021).

Penanganan Etik Penyelenggara Ad hoc, Dewi Usul Sinkronisasi Perbawaslu, PKPU, dan Peraturan DKPP
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.

"Perlu untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi antara peraturan DKPP, Peraturan Bawaslu dan PKPU secepatnya dan tentu diinisiasi oleh DKPP," kata Dewi dalam FGD Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundang-undangan, di Banten, Selasa (30/3/2021).