Lingga, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan supaya seluruh pengawas jajaran Bawaslu mampu menyelesaikan masalah sengketa dengan acara cepat dalam tahapan kampanye tanpa menempuh jalur pelanggaran yang berujung pemberian sanksi untuk salah satu peserta pemilihan. Hal ini pun menurutnya berlaku jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Kabupaten Sumenep, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hosnan Hermawan akan terus berusaha maksimal bisa memenuhi kuota kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Bawaslu Kabupaten Sumenep membutuhkan 2500 PTPS. Berdasarkan data pada (8/10) pukul 18.00 WIB, terdapat 685 orang yang mendaftar PTPS.
Waropen, Election Supervisory Body - Based on the recommendation of the Bawaslu of Waropen Regency, Papua Province, the Yapen Island District Court decided that four people were jailed.
Waropen, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen memutuskan empat orang mendapat kurungan penjara.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan bahwa dalam penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah (pilkada) maka seorang pengawas harus memiliki integritas dan penting untuk bertindak netral selama melakukan kegiatan membina semua jajaran sehingga tidak ada satupun tahapan yang terlewatkan.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan satu kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua kasus pidana pada hari ke 60 menjelang pemungutan suara pilkada serentak yang tercatat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan.
Natuna, Badan Pengawas Peilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengimbau para pengelola anggaran supaya paham tentang demokrasi pemilu dan lembaga pengawas pemilu, bukan hanya menjalankan teknis pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan secara administratif atau hanya memahami teknis administrasi dan keuangan saja.
Ngada, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 membuat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Menurutnya Pokja tersebut guna memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lainnya dalam mencegah penyebaran covid-19 saat pelaksanaan tahapan pilkada.
Kefamenanu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi para penngawas ad hoc (sementara) yang tetap semangat mengawasi Pilkada 2020 saat pandemi covid-19. Meski begitu, dirinya mengingatkan para pengawas untuk tetap fokus terhadap tugas utama dalam mengawasi tahapan pilkada.
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna mengarustamakan pengawasan partisipasif oleh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Maros meresmikan Desa Bontolempangan di Kecamatan Bontoa sebagai desa antipolitik uang. Desa ini merupakan desa ketiga di Kabupaten Maros yang menjadi desa sadar penwasan pemilu yang menolak politik uang.
Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan salah satu pejabat eselon II berinisial SB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran melanggar netralitas ASN. SB terbukti memberikan like dan komentar pada postingan status akun facebook milik salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo.
Kendal, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kendal menemukan tujuh data terindikasi invalid sebab belum lahir namun masuk daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kendal. Temuan tersebut didapatkan Bawaslu Kendal saat pencermatan administrasi dan pencermatan faktual.
