Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan frasa memeriksa dan memutus yang dilakukan KPU dalam Pasal 140 Undang Undang 10/2016 terkait pelanggaran administrasi, hendaknya tetap dimaknai berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dia memandang KPU tidak perlu melakukan kajian atau pemeriksaan dari awal pelanggaran administrasi tersebut karena objeknya adalah rekomendasi Bawaslu.

Menurut Puadi, dalam praktiknya rekomendasi yang diberikan Bawaslu kepada KPU kerap kali diabaikan, sehingga rekomendasi Bawaslu tersebut kerap tidak bermakna secara hukum.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak mahasiwa dan akademisi di Kota Palangka Raya untuk ambil peran dalam tahapan Pemilihan Serentak. Dengan cara menggunakan gadget atau ponsel pintar.
 
”Mari gunakan gadget masing-masing untuk awasi tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Selama ada gadget maka semua informasi pemilihan bisa diperoleh oleh siapapun,” katanya dalam Kick Off Bawaslu Ngampus di Kampus IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin, (5/8/2024).
 

Kalimantan Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap kerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
 

Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, Bawaslu melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 berdasarkan empat fokus. Empat fokus pengawasan tersebut meliputi pembentukan pantarlih, pengawasan prosedur pelaksanaan coklit, pengawasan kejadian khusus lainnya, dan keempat pengawasan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), DPSHP, DPT, atau DPTb.

Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan pengawas pemilu harus berkaca dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 lalu. Berdasarkan PHPU Pemilu 2024, dia meminta jajaran pengawas untuk perkuat data, fakta, dan kata.

Dia menyampaikan, fakta adalah hasil nyata di lapangan dari laporan pengawasan Bawaslu. Selanjutnya, data sebagai bukti mulai laporan hasil pengawasan, saran perbaikan, atau rekomendasi.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan seluruh jajaran pengawas pemilu akan menyosialisasikan secara masif aturan yang terdapat dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang 10/2016, salah satunya terkait netralitas kepala desa dalam gelaran pemilihan.

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Hewyn JH Malonda menegaskan Pengawas Kecamatan (Panwascam) disamping ketegasan dan keberanian harus disertai keterampilan khusus berkomunikasi dalam mengawasi Pemilihan Serentak 2024 mendatang.

“Selain keberanian dan ketegasan, Panwascam harus memiliki keterampilan khusus berkomunikasi untuk mengawasi jalannya demokrasi di Pemilihan Serentak,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dihadapan dalam pertemuan dengan Panwascam Se-Palangka Raya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat malam (2/8/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap program Social Media 4 Peace yang digagas Unesco dapat ditingkatkan dengan menyasar hingga tingkat provinsi. Terlebih, tak lama lagi gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 memasuki masa kampanye yang kerap dibumbui dengan ujaran kebencian, hoaks, serta misinformasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan peran mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilu bisa melalui beberapa hal. Dia menyebutkan dengan memberikan kontribusi intelektual seperti mengedukasi pemilih dan ikut mengawasi pemilihan.

Menurutnya penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU perlu bekerjasama dengan mahasiswa dalam hal memperkaya literasi keilmuan. Terutama, katanya, membuka telinga bagi diskusi sistem penegakan hukum pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash University dalam mitigasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, pada Pemilihan Serentak 2024.

“Ini menjadi penting bagi kami untuk melihat formula apa yang paling tepat untuk mencegah hate speech pada pilkada mendatang. Kedepannya tentu kita akan sama-sama melakukan mitigasi terhadap tahapan pilkada,” kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam audiensi bersama AJI dan Monash University di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, (31/7/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap KPU melakukan pemetaan manajemen risiko terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik untuk menghindari permasalahan logistik yang kerap terjadi baik saat pemilu atau pemilihan. Terlebih, kata dia, pengelolaan logistik Pemilihan Serentak 2024 akan dilakukan oleh masing-masing KPU di daerah untuk Gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh KPU di 37 Provinsi dan untuk pemilihan bupati atau walikota oleh KPU di 508 kabupaten/kota.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi penanaman pohon manggis oleh Bawaslu Provinsi Bali. Menurutnya, Buah manggis memiliki jumlah juring di luar sama dengan jumlah isi buahnya, yang dimaknai dengan kejujuran dan integritas

“Penanaman pohon integritas ini, sebagai simbol komitmen dari Bawaslu untuk mengedepankan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan,” katanya setelah melakukan penanaman pohon manggis secara simbolik di halaman kantor Bawaslu provinsi Bali, Rabu (31/7/2024).

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) harus bermental pejuang. Apalagi, kata dia, sebagai pengawas pemilu memiliki tantangan yang tidak mudah yang harus dapat memastikan tahapan pemilu atau pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan penguatan penerapan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari kontrol, guna mencegah praktik penyimpangan atau korupsi dalam pengawasan pemilu.