Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang pertama dilakukan secara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Oleh karena itu, sejak awal Bawaslu sudah merumuskan potensi-potensi kerawanan yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada nantinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu RI, dengan ini mengundang Warga Negara Indonesia yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, dan telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka pengisian lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Info lengkap lihat di Pengumuman atau unduh file di bawah ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Muhammad menyatakan kewenangan Panitia Pengawas (panwas) Pemilu di tingkat kabupaten/kota semakin kuat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu kapasitas Panwas di tingkat kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan. Apalagi penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota masih rawan konflik.
Semarang - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan pelantikan serta pengangkatan dari unsur Pegawai Negeri Sipil guna posisi jabatan struktural dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pejabat struktural eselon IV (a) di jajaran Sekretariat Bawaslu Jateng. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di kantor Bawaslu Jateng, Jl. Atmodirono 12 A – Semarang, Rabu (11/3).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Apel pagi pada awal minggu di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI kali ini dipimpin oleh Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Endang Wihdatiningtyas, Senin (16/03). Bertempat di halaman parkir Gedung Bawaslu RI, Endang menyampaikan beberapa poin penting untuk mengawali kerja minggu ini, diantaranya : Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu, serta Etos Kerja.
Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu bisa dikatakan berlangsung secara demokratis jika masyarakat sadar apa itu Pemilu, menganggap Pemilu itu adalah kepentingan bersama dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu.
Hal itu disampaikan oleh pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, pada kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubal Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi di Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/02).
Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Penyiapan sarana berupa ruang sekretariat untuk pengawas Pemilu telah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi. Secara kesiapan untuk Provinsi Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota ini tidak mengalami kendala.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum menyatakan berpegang kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan pengurus partai yang sah mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU berharap sebulan sebelum pendaftaran calon peserta pilkada, Kemenhukam sudah mengirimkan SK soal kepengurusan partai yang sah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu dievaluasi. Pasalnya problematika kerap muncul di balik berlakunya sistem proporsional daftar terbuka tersebut adalah mengakibatkan konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal parpol dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).
Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, Ketua Bawaslu Muhammad mendorong agar rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi melahirkan Pengawas Pemilu yang memiliki etika dan moral dalam mengawal pelaksanaan proses Pemilu ke depan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.
