Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang dilakukannya Pilkada serentak 2015, proses pelantikan Panwaslu terus dilakukan. Kendati sejumlah para Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah dilantik, para pengawas ini dituntut untuk mengetahui aturan yang menjadi pegangan seorang pengawas dalam melakukan tugasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Masih adanya persoalan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) di sejumlah daerah, memunculkan wacana agar jadwal pilkada ditinjau kembali. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad berharap jadwal pilkada serentak 2015 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015, tidak diundur.
“Insya Allah Bawaslu RI dan KPU tidak akan memundurkan jadwal,” ujar Muhammad di Jakarta, akhir pekan lalu.
Palu, Bawaslu Sulteng – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melantik 39 anggota Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Desember 2015 mendatang, Kamis (7/5). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dan Gubernur Sulteng H Longki Djanggola.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggara terus mensosialisasikan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015 di beberapa daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan bentuk sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang bertujuan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan tertutup, di Gedung Bawaslu, Senin (11/5), guna membahas persoalan yang terjadi dalam Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 silam di Kabupaten Mimika, Papua. Setelah memberi masukan, Bawaslu berharap permasalah tersebut dapat diselesaikan agar tidak berlarut-larut.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara merupakan perwujudan membangun sebuah komitmen menuju Pemilu berintegritas. Untuk itu, menjelang dilakukannya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penyelenggara harus memiliki tekat yang kuat untuk menyamakan persepsi dan bersatu dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2015.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu - Pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih tinggi dibanding dengan Pileg dan Pilpres lalu. Untuk itu, penyelenggara pemilu diminta lebih antisipatif dengan kemungkinan masalah yang timbul.
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu RI dan melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang - Undang No. 1 Tahun 2015. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Prov), Mahyuni, S.Sos., M.AP. sekitar pukul 16:00 WITA melantik Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Panwaslih) untuk 13 Kabupaten/Kota, di Gedung Abdi Persada Banjarmasin, Kamis (23/4/2015).
Banjarmasin, Disela-sela sambutan ketua Bawaslu pada pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota Se - kalimantan Selatan memperkenalkan secara resmi Maskot Pengawasan Pilkada 2015 di Gedung Graha Abdi Persada.
“Dalam kesempatan ini juga kami memperkenalkan Maskot Pengawasan oleh Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan dalam rangka “Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota” dengan tema pengawasan partisipatif dengan slogan Baimbai Bawaslu Kita Awasi Pilkada 2015”. Ujar Mahyuni.
Gowa, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak akan dilakukan pada Desember mendatang. Untuk mendorong terwujudnya Pemilu berintegritas diharapkan penyelenggara mempunyai pemahaman bersama dalam melakukan proses penyelenggaraan. Usaha untuk membangun persamaan tersebut adalah dilakukannya Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Fokus pengawasan Pilkada Tahun 2015 yang dilakukan Pengawas Pemilu tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi juga pengawasan di luar tahapan sebagai upaya pencegahan.
