Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Di sela-sela sambutannya dalam penandatanganan rapat koordinasi sentra gakkumdu, di Jakarta, Kamis (8/10), Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan bahwa ada beberapa jajarannya yang mendapat intimidasi bahkan kekerasan saat melaksanakan tugasnya.

“Suhu politik pilkada sudah mulai memanas, tak jarang jajaran kami mendapat intimidasi dan kekerasan. Seperti yang terjadi di Pangkep, ada anggota kami yang dipukuli,” ujar Muhammad.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebagai salah satu daerah yang memiliki satu pasangan calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengadakan konsultasi ke Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di daerahnya. Rombongan wakil rakyat ini disambut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawas Internal Ferdinand ET Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Hengky Pramono, Jumat (9/10).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Beberapa puluh orang yang tergabung dalam pendukung bakal pasangan calon Pilkada Kabupaten Manggarai Barat yang tidak diloloskan oleh KPU setempat, Wilfridus Fidelis Pranda-Haji Benyamin Paju mendatangi gedung Bawaslu, di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Senin (12/10) siang. Mereka berunjuk rasa menuntut Bawaslu segera menindak Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat yang dianggap tidak konsisten dalam keputusan sengketa pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) Tahun 2015 di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau yang lebih dikenal dengan istilah calon tunggal, penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU dan Bawaslu mempersiapkan aturan teknis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan di lapangan.

Manado, Badan Pengawas Pemilu - Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 yang digelar di Hotel Novotel, Manado, Senin (12/10), dihadiri pasangan calon (paslon) gubernur serta sejumlah paslon yang bertarung di tujuh kabupaten/kota di Sulut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang terhadap pengawas Pemilu yang ada di daerah untuk menangani sengketa Pilkada tidak sesuai dengan statusnya yang masih ad hoc atau tidak permanen. Menurut Gunawan, sudah sepantasnya lah status Panwas yang ada di  kabupaten/kota dijadikan permanen.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro mengatakan program prioritas pegawas pemilu untuk melakukan pencegahan pelanggaran adalah dengan melalui pendekatan pemilu partisipatif. Gunawan meminta jajaran pengawas pemilu yang telah mampu menerapkan pengawasan pemilu partisipatif pada tingkat nasional juga mampu melakukan pengawasan partisipatif di semua tingkatan. Hal tersebut disampaikan Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu RI), 

Manado, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau panitia pengawas kabupaten/kota untuk menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota setempat agar mengganti semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) lama dengan anggota yang baru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan tahun 2016 adalah tahun untuk membangun jajaran pengawas Pemilu menjadi lebih baik. Anggaran Tahun 2016 adalah amanah negara kepada lembaga pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo bersama pejabat struktural Kemendagri berkunjung ke Bawaslu RI, Jum'at (2/10). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan hasil kajian berupa indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2015 kepada Mendagri terkait daerah yang berpotensi rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu -  Bawaslu RI melakukan lawatan dalam rangka supervisi pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 ke provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at (2/10). Supervisi ini dipimpin langsung anggota Bawaslu RI, Nasrullah.

Nasrullah dalam kunjungannya di Kabuten Pangkep Sulawesi Selatan pada Rapat Konsolidasi Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep mendapat laporan adanya insiden tindakan kekerasan terhadap panitia pengawas kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkep.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang 9 Desember 2015, Bawaslu terus mematangkan persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan yang mengamanatkan masing-masing kepala daerah agar membentuk tim yang menangani konflik dan kekerasan yang terjadi akibat dari ekses Pilkada.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zucron mengimbau agar setiap elemen stakeholders di Kalimantan Selatan tidak lengah dan tetap waspada terhadap berbagai macam pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal itu disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam Rapat Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pilkada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (5/10).

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali mengingatkan agar PNS tidak memihak dan tidak membantu pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah.