Ditulis oleh admin pada Senin, 24 Desember 2018 - 22:30 WIB
Buku Bawaslu Dalam Angka Pemilihan Kepala Daerah 2018 ini adalah karya kedua di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Tujuan penyusunan dan penerbitan buku ini adalah memberikan informasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa di setiap momentum pemilu yang terwujud dalam bentuk infografis. Laporan hasil pengawasan ini merupakan terobosan institusi dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik.
Ditulis oleh admin pada Senin, 24 Desember 2018 - 22:14 WIB
Buku ini adalah karya publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada medio 2018 tentang fenomena pilkada pasangan calon tunggal. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 sabagai jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali aturan pilkada 2015, maka praktik pilkada langsung di Indonesia diwarnai dengan adanya pilkada paslon tunggal. Setelah adanya Putusan MK tersebut, maka KPU menerbitkan peraturan yang mengatur soal pelaksanaan tehnis pilkada paslon tunggal.
Ditulis oleh admin pada Senin, 24 Desember 2018 - 22:07 WIB
Edisi kali ini, Jurnal Adhyasta Pemilu menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden ditinjau dari kacamata politik dan hukum. Terdapat tiga buah artikel yang berbicara mengenai pemilu melalui perspektif politik, yaitu tulisan Arsa Widitiarsa dan Kurnia Setawan Ian Pasaribu dan Irfan Prayogi, serta Lestari Nurhajati dan Xenia Angelica Wijayanto. Sementara, terdapat dua buah artikel dari perspektif hukum yang membahas mengenai pengawasan pemilu, yakni tulisan Ispan Diar Fauzi dan Abdul Waid
Ditulis oleh admin pada Senin, 24 Desember 2018 - 21:58 WIB
Dua artikel dalam edisi kali ini juga membahas persoalan perempuan dalam Pemilu yang ditulis oleh Susi Dian Rahayu dan Chairunnisa serta M. Iwan Satriawan. Rahayu dan Chairunnisa mengangkat persoalan keterpilihan perempuan dalam pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 di Jawa Timur sebagai implementasi dari konsep Gender and Development (GAD). Mereka mengkaji keterpilihan perempuan dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Timur menggunakan empat indikator, yakni Basis keterpilihan, Pola rekruitmen, Kaderisasi dan Ikatan dengan masyarakat (grassroot).
Ditulis oleh admin pada Senin, 24 Desember 2018 - 21:49 WIB
Menyongsong pemilu serentak 2019, Bawaslu bertekad menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai bagian dari tugas dan wewenangnya, Bawaslu melakukan pengawasan dalam pelaporan dana kampanye yang disampaikan oleh para peserta pemilu. Bawaslu juga terus berupaya untuk menghilangkan praktik-praktik politik uang di setiap pemilu. Secara umum, fokus kami adalah dalam konteks kepatuhan, kebenaran, dan juga transparansi dari dana kampanye.
Ditulis oleh admin pada Sabtu, 15 Desember 2018 - 04:58 WIB
IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.
Ditulis oleh admin pada Jumat, 5 Oktober 2018 - 11:03 WIB
Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan utama dalam penyelenggaaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Setiap potensi pelanggaraan yang muncul akan berpengaruh langsung terhadap prosedur pemungutan dan hasil pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan kerawanan menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS.
Ditulis oleh admin pada Selasa, 25 September 2018 - 10:16 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilihan umum (Pemilu), dengan pendekatan pencegahan sekaligus penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ditulis oleh admin pada Jumat, 22 Juni 2018 - 19:58 WIB
Kami mempersembahkan buku ini untuk semua Sahabat Bawaslu dari semua kelompok dan golongan. Semoga dengan hadirnya buku ini, Bawaslu semakin menjadi bagian dari masyarakat dan Bawaslu semakin mendapat dukungan dari masyarakat, baik berupa saran, kritik dan terlebih lagi partisipasi dalam mengawasi Pemilu. Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Ditulis oleh admin pada Minggu, 10 Juni 2018 - 11:14 WIB
Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA.
