Ditulis oleh admin pada Senin, 23 Maret 2020 - 22:57 WIB
IKP 2020 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak tahun 2020. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.
Ditulis oleh admin pada Senin, 13 Januari 2020 - 14:42 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali menerbitkan Jurnal Adhyasta Pemilu di tahun 2019. Pada kesempatan ini, Bawaslu mengangkat tema Evaluasi Pemilu Serentak 2019 yang ditinjau dari aspek politik dan hukum. Edisi II diawali dengan tulisan dari M. Nurul Fajri dan Muhammad Ichsan Kabullah dengan judul PKK , Potensi Pemanfaatan Keuangan Negara dan Neo-Ibuisme Negara di Sumatera Barat. Tulisan tersebut mengurai fenomena istri kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Barat yang menjadi calon anggota legislatif.
Ditulis oleh admin pada Senin, 13 Januari 2020 - 14:39 WIB
Dalam edisi kali, Jurnal Adhyasta Pemilu kembali mengangkat fenomena dalam pemilu yang kerapkali muncul, yaitu Politik Uang. Berdasarkan tulisan Aminuddin Kasim dan Supriyadi, menemukan bahwa faktor yang menyebabkan politik uang marak terjadi disebabkan oleh lemahnya daya imperatif hukum Pemilu. Tulisan yang berjudul Money Politics pada Pemilu 2019 (Kajian terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu) tersebut menunjukkan bahwa norma imperatif Undang-undang Pemilu tidak berjalan efektif dalam mengendalikan perilaku politik.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 4 Desember 2019 - 18:34 WIB
Bawaslu melakukan evaluasi yang bersifat kritis, reflektif dan akademis tentang proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Secara umum, evaluasi yang ada bertujuan untuk menganalisa sejauh mana rekayasa elektoral yang telah berjalan kemudian telah mampu mewujudkan tujuan-tujuan untuk mendorong terbentuknya pemerintahan presidensial yang kuat dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu dari sisi anggaran, manajemen konflik, dan waktu.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 18 September 2019 - 05:13 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 18 September 2019 - 05:09 WIB
Agenda pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dalam panduan/pedoman pusat pengawasan masyarakat partisipatif. Yang dimaksud sebagai pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah partisipasi dunia kampus atau perguruan tinggi dalam agenda pengawasan pemilu. Di sini yang menjadi subyek utamanya adalah perguruan tinggi. Komunitas kampus sengaja dipilih Bawaslu mengingat strategisnya peran dan fungsi kampus di tengah kehidupan masyarakat.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 18 September 2019 - 04:47 WIB
Forum Warga Pengawasan Pemilu merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarat dalam pengawasan pemilu. Panduan semacam ini diperlukan oleh pengawas pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Pengawas pemilu dapat melakukan identifikasi terhadap forum warga yang terdapat di masyarakat, kemudian pengawas pemilu dapat menghadiri agenda-agenda dalam forum warga dengan menyampaikan materi pengawasan penyelenggaraan pemilu sehingga akan meningkatkan kesedaran masyarakan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 28 Agustus 2019 - 21:35 WIB
Bahwa dalam upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan Pemilu Tahun 2019 diperlukan laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan Pemilu ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
Ditulis oleh admin pada Rabu, 28 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Tahun 2018 merupakan tahun yang sangat strategis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), karena terdapat dua agenda besar pelaksanaan pemilu, yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) serentak Tahun 2018, serta tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ditulis oleh admin pada Selasa, 9 April 2019 - 12:09 WIB
Tantangan lain dalam penyusunan IKP 2019 adalah masalah teknis pelaksanaan, seperti pengisian instrumen penelitian tidak hanya berdasar paper based, tetapi juga berdasar application based. Masalah teknis berikutnya berkaitan dengan hal sebelumnya, yaitu memastikan input data dengan benar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
Webmail
