Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya harmonisasi pidana nasional dengan hukum pidana pemilu. Hal ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum Pemilu, melainkan justru memperkuat efektivitas perlindungan terhadap integritas proses demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Raja Ampat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang isu-isu krusial penanganan tindak pidana dalam rangka menyambut Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 perlu diinventarisir.
