Dikirim oleh Jaka Fajar pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mendorong evaluasi aturan tindak pidana pemilu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, serta penyesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru. Pembaruan tersebut perlu memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan penerapan sanksi pidana tetap proporsional.

Dikirim oleh Hendi Poernawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengimbau seluruh jajaran hingga tingkat staf teknis untuk lebih tertib dalam mengelola dan menjaga arsip penanganan pelanggaran. Ia menegaskan pengarsipan data bukan sekadar tugas administratif biasa, melainkan elemen vital dalam menjaga akuntabilitas lembaga.

Berlangganan Puadi