Ditulis oleh irwan pada Rabu, 10 Mei 2023 - 15:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasal 8 ayat (2) tentang 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Minggu, 16 Juli 2023 - 19:21 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyusun petunjuk teknis uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan Bawaslu provinsi merupakan perpanjangan tangan Bawaslu RI dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu kabupaten/kota.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Sabtu, 1 Februari 2020 - 13:17 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, pengawasan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan melalui pengawasan melekat terhadap KPU. Menurutnya, jajaran Bawaslu tiap tingkatan harus mengawasi secara melekat ketika KPU melakukan verifikasi faktual atas dukungan calon perseorangan.
Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Sabtu, 16 November 2019 - 12:07 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap rancangan revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2017 dapat meningkatkan pengawasan pencalonan, terutama pencalonan perseorangan. Menurutnya, pencalonan perseorangan bisa menjadi sumber sengketa dalam Pilkada 2020 apabila KPU membatasi akses dokumen pencalonan.
Webmail
