Ditulis oleh Bhakti Satrio pada Selasa, 16 Juli 2024 - 07:21 WIB
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024. Pasalnya provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini masuk dalam sepuluh besar rawan tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Kamis, 22 Februari 2024 - 18:28 WIB
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Menurutnya, Bawaslu menerima kritik dan masukan dalam menjalankan tugas yang dimanatkan undang-undang.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Minggu, 14 Januari 2024 - 12:03 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, perlunya partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengawasi dalam gelaran Pemilu Serentak 2024. Menurutnya partisipasi tersebut, bukan saja untuk memilih (mencoblos), melainkan pula terlibat aktif dalam mengawal (mengawasi) setiap tahapan pemilu yang berlangsung.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Senin, 4 Desember 2023 - 01:48 WIB
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para warga supaya tidak sungkan bertanya kepada jajaran pengawas pemilu terkait pengawasan pemilu. Bagi dia, hal ini sangat penting untuk membuka sekaligus menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif supaya masyarakat bisa terlibat mengawasi Pemilu 2024.
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Senin, 27 September 2021 - 11:48 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengakui partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga potensi kecurangan dalam tahapan bisa ditekan.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Senin, 21 Desember 2020 - 11:09 WIB
Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu.
Ditulis oleh irwan pada Jumat, 11 Desember 2020 - 07:51 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang baru saja selesai dilaksanakan merupakan ujian yang tidak mudah bagi penyelenggara pemilu/pilkada, Namun, dia mengaku bersyukur pelaksanannya bisa berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,4 persen.
Webmail
