Ditulis oleh Rama Agusta pada Senin, 13 November 2023 - 15:09 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap KPU. Koalisi Masyarakat Sipil menilai KPU tidak afirmatif terhadap keterwakilan perempuan dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Selasa, 6 Desember 2022 - 19:09 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, dapat dimulai dengan peningkatan literasi sehingga lebih kritis dalam menentukan pilihan dan terlibat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, dia merasa perlunya para calon perempuan berjuang dari awal proses kontestasi politik praktis.
Ditulis oleh Jaka Fajar pada Sabtu, 27 Agustus 2022 - 20:36 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Senin, 22 November 2021 - 20:00 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang semua pihak harus mengawal ketat keterisian 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi penyelenggara pemilu. Dia tidak ingin ada pengulangan ketidakadilan keterisian perempuan pada pimpinan pusat penyelenggara pemilu.
Ditulis oleh Ranap Tumpal HS pada Selasa, 31 Agustus 2021 - 11:14 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap jumlah keterwakilan perempuan untuk pengawas pemilu semakin besar dalam perekrutan periode mendatang. Meski belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, menurutnya Bawaslu bakal melakukan perbaikan, baik secara kualitas dan kuantitas pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.
Webmail
