Dikirim oleh Bhakti Satrio pada
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (tengah) dalam Peluncuran Buku GKR Hemas "Menguatkan Kewenangan DPD RI, Mewujudkan Otonomi Daerah Menuju Indonesia Emas 2045", pada Kamis (30/10/2025).

Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap, tingginya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Dia juga menyebutkan, keterwakilan perempuan di DPD RI periode ini disebut tertinggi karena mencapai 36,8 persen. 

 

"Hari ini keterwakilan perempuan di DPD menembus angka tertinggi dari periode sebelumnya, 36,8 persen. Maka momentum ini juga momentum pertaruhan, apakah DPD sudah menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi," kata Lolly saat menjadi narasumber dalam Peluncuran Buku GKR Hemas "Menguatkan Kewenangan DPD RI, Mewujudkan Otonomi Daerah Menuju Indonesia Emas 2045", pada Kamis (30/10/2025). 

 

Lolly menyebutkan, selama 20 tahun sejak lahir, DPD RI adalah representasi daerah dalam sistem legislasi Indonesia. Lembaga itu diberi mandat untuk menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, serta memperkuat prinsip desentralisasi, otonomi daerah yang inklusif serta berkeadilan. Maka dia juga berharap DPD memerankan posisinya sebagai fasilitator konflik-konflik daerah. 

 

"Ketika orang bicara soal DPD, maka harapan orang itu adalah ada corong daerah yang sampai ke pusat yang kemudian feedback-nya kembali ke kepentingan daerah," ujarnya. 

 

Tidak hanya itu, Lolly juga mengajak DPD untuk melakukan pendidikan politik perempuan berbasis potensi daerah. Dia menyarankan pendidikan politik perempuan masuk dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai indikator kinerja kesetaraan gender.

 

"Dalam penguatan demokrasi daerah, salah satu indikator demokrasi yang sehat adalah partisipasi politik yang inklusif, termasuk keterlibatan perempuan yang perannya dijamin konstitusi," kata Lolly. 

 

Lolly bercerita, di Bawaslu, peningkatan pendidikan politik dilakukan melalui program Bawaslu Mendengar kelompok Perempuan, Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi”, Sosialisasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder dengan isu keadilan gender, konsolidasi nasional perempuan pengawas Pemilu secara berkelanjutan. Lolly meyakini, jika pendidikan politik perempuan dapat dilaksanakan, partisipasi perempuan dalam politik akan meningkat.

 

Fotografer: Bhakti SW

Editor: Dey