Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menegaskan bahwa masa non tahapan pemilu tidak boleh dipahami sebagai periode jeda bagi lembaga pengawas. Sebaliknya, fase ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi, evaluasi, dan penguatan kapasitas pengawas pemilu sebagai persiapan menghadapi pemilu berikutnya.
Manokwari – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan wawancara verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, Kamis (12/2/2026).
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Dalam filosofi masyarakat Papua, “Satu Tungku Tiga Batu” menjadi simbol kehidupan yang hanya dapat berdiri tegak jika ketiganya saling menopang. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai filosofi tersebut mencerminkan semangat Bawaslu bahwa demokrasi akan kokoh bila rakyat, pemerintah, dan pengawas bergerak bersama menjaga keadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Bawaslu sedang menyiapkan skema peningkatan kapasitas bagi pengawas pemilu yang nantinya terpilih di tingkat kabupaten/ kota, terutama bagi pengawas pemilu yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan beberapa langkah Bawaslu dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, Bawaslu akan melakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terhadap tiga provinsi hasil pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.