Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 0226/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
TUJUAN PELAPORAN LHKASN
Tujuan dalam pengisian dan pelaporan LHKASN ialah meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.
WAJIB LAPOR LHKASN
Wajib lapor LHKASN di lingkungan Bawaslu merupakan semua ASN selain wajib lapor LHKPN, mulai dari pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
PELAPORAN LHKASN
Pelaporan LHKASN oleh wajib lapor di lingkungan Bawaslu disampaikan paling lama sejak:
3 bulan setelah kebijakan ditetapkan;
3 bulan setelah pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi;
Jika tidak dapat menggunakan aplikasi SIHARKA, dapat menggunakan format pelaporan manual.
UNIT PENGELOLA LHKASN
Unit pengelola LHKASN di lingkungan Bawaslu ialah Bagian Pengawasan Internal dan Tatalaksana sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Bawaslu.
PERBEDAAN LHKPN DAN LHKASN
No.
Uraian
LHKPN
LHKASN
1
Subjek Lapor
Penyelenggara Negara, termasuk anggota DRPD
Seluruh ASN/PNS selain wajib LHKPN
2
Tujuan Penyampaian
KPK
Pimpinan Organisasi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
3
Pengelolaan
KPK
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
4
Lampiran Bukti
Wajib menyampaikan bukti
Tidak wajib melampirkan bukti
5
Waktu Penyampaian
Paling lambat 2 bulan setelah selesai menjabat, promosi/mutasi, pensiun, dan 2 tahun menduduki jabatan yang sama.
Paling lama 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan dan 1 bulan setelah menjabat, promosi/mutasi atau berhenti dari jabatan.
6
Pengumuman
Wajib pada Lembaran Negara dan Papan Pengumuman Instansi Terkait.
Webmail
