Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakini Bawaslu mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah ke seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota.
"Marilah kita ikuti aturan atau pedoman-pedoman yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu, baik pedoman pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN maupun dari hibah," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah dan Pembahasan Indikator Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).
Dia menuturkan tahun ini Bawaslu telah membentuk 81 Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga menambah beban pertanggungjawaban laporan keuangan di periode selanjutnya yang mungkin akan timbul dari berbagai macam karakteristik wilayah.
Meski begitu, Bagja mengungkapkan, laporan keuangan Bawaslu telah mendapatkan Opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut dari tahun 2015 sampai tahun 2020. "Saya berharap kita optimis WTP ini akan terus kita raih dan kita pertahankan," kata jebolan Universitas Indonesia (UI) itu.
Menurutnya, WTP bukan sebuah prestasi namun WTP adalah sebuah keharusan. Untuk itu jajaran Bawaslu di seluruh Indonesis harus menjaga lembaga dengan prestasi dan keberhasilan mengelola anggaran yang telah diamanatkan dengan cara efektif, efisien, akuntabel, dan handal.
"Saya yakin kalau kita lakukan itu semua masyarakat tahu dan merasakan kepuasan terhadap kinerja kita yang selama ini kita kerjakan," katanya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
