• English
  • Bahasa Indonesia

Totok Harap Revisi Perbawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan Perkuat Esensi Kolektif Kolegial dan Reformasi Birokrasi

Anggota Bawaslu Totok Hariyono tengah menyampaikan arahannya dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Mengenai Tata Kerja dan Pola di Bogor, Kamis (16/6/2022). (Foto : Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan perlunya memperkuat esensi kolektif kolegial dalam kelembagaan Bawaslu sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatur tata kerja dan pola hubungan kelembagaan Bawaslu mulai dari tingkat pusat hingga daerah menurutnya perlu merefleksikan reformasi birokrasi dan reformasi mental yang lebih baik.
 
"Meletakkan kembali pleno sebagai posisi tertinggi. Dalam pola hubungan ini semangat membatasi kewenangan dan kekuasaan (ada) dalam kolektif kolegial," tuturnya dalam Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Mengenai Tata Kerja dan Pola di Bogor, Kamis (16/6/2022).
 
Totok menjabarkan, revisi Perbawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan ini guna mengoptimalkan kelembagaan Bawaslu mulai dari tiap divisi hingga hungan ke provinsi dan kabupaten/kota dengan kesekretariatan. "Ini sungguh-sungguh untuk meletakkan normanya dalam negara hukum dan negara demokrasi," jelas dia. 
 
Dia mengaku perlu memperkuat sistem kelembagaan internal yang lebih solid.
 
"Kita mencoba sebaik mungkin periode 2022-2027 ini menghasilkan langgam hubungan birokrasi kelembagaan dengan semangat reformasi birokrasi dan reformasi mental."
 
"Dasarnya perlu ada Perbawaslu ini karena kekuasaan negara itu berdasarkan hukum. Itu yang coba kita aktualisasikan agar berjalan sesuai dengan norma hukum, bukan kekuasaan," ulasnya.
 
Totok mengingatkan, Bawaslu lahir dari reformasi yang mengumandangkan lanskap demokrasi dalam negara hukum. "Negara ini bukan negara birokrasi, tetapi negara demokrasi. Ini yang diatur dalam Perbawaslu Pola Hubungan yang sedang dibahas agar kegiatan (kerja-kerja) siapa pun yang melaksanakan hasilnya untuk kelembagaan," tegas dia.
 
Perlu diketahui, dalam acara ini hadir Deputi Dukungan Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum Humas Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja, Kepala Biro SDM dan Organisasi Hengky Pramono, Jufri Syahruddin sebagai Inspektur Wilayah 1 beserta tenaga ahli tiap divisi. 
 
Turut pula hadir sejumlah jajaran dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dipimpin Ahmad Khumaidi selalu Pembina Tim Pokja Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. 
 
Editor: Reyn Gloria
 
Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu