• English
  • Bahasa Indonesia

Soal DPT, Afif: Harus ada Sinkronisasi Antar Penyelenggara dan Pemerintah

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat kunjungan kerja ke NTB dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Tahun 2020, Senin (12/04/2021).

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus muncul di setiap pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilihan umum (Pemilu) mapun pemilihan kepala daerah (Pilkada).  Maka perlu adanya sinkronisasi antar penyelenggara pemilu dan pemerintah.

“Persoalan DPT ini saya rasa selalu terjadi dan muncul kepermukaan setiap event pemilu maupun pilkada. Ke depan bagaimana caranya persoalan DPT ini tidak lagi terjadi,” sambung Afif saat kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Tahun 2020,  Senin (12/04/2021).

Oleh karenanya, Afif memandang penting bagi jajaran pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan yang ada. Hal tersebut untuk menghindari adanya pemilih yang terdaftar di dua tempat maupun kerancuan data pemilih dan pencalonan di masa mendatang.

“Harus ada sinkronisasi antar penyelenggara pemilu dan pihak pemerintah terkait DPT supaya ke depan tidak ada lagi kerancuan soal DPT,” pungkas Afif.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi NTB Muhammad Khuwailid memaparkan mengenai hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa serta pelanggaran selama pilkada 2020. Dia mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di 7 kabupaten dan kota di provinsi NTB secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan aman, namun masih terdapat beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian.

“Secara keseluruhan pilkada di NTB berjalan lancar dana aman. Namun ada catatan penting yang harus diketahui bersama, misal mengenai kerancuan DPT dan pencalonan yang disebabkan oleh belum selesainya proses mutasi kependudukan karena adanya pemekaran beberapa desa,” sebutnya.

Selain itu, lanjut dia, terdapat juga kasus dimana ada pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang menyebabkan pemilih tersebut saat ini telah diproses secara pidana.

Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah turut mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu Provinsi NTB yang telah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di NTB dengan aman dan lancar walaupun ada beberapa catatan terutama soal DPT.

“Secara keseluruhan Pemprov NTB mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan Bawaslu atau KPU NTB dalam menyelenggarakan pilkada 2020. Soal DPT dimana validasi dan pemutakhiran data menjadi hal yang sedikit “complicated” namun pihak Pemprov akan terus mengupayakan untuk memutakhirkan data dan mutasi kependudukan,” jelas dia.

Penulis: Humas Bawaslu NTB

Editor: Irwan

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu