Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membumikan pengawasan pemilu partisipatif dengan merangkul kementerian/lembaga melalui kerja sama. Tujuannya agar kementerian/lembaga bisa turut aktif melakukan kerja pengawasan ketika pemilihan tiba, agar demokrasi berjalan semakin baik.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam pidatonya di acara “Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021”, di Jakarta, Jumat (21/5/2021).
"Kami akan melakukan kerja sama antarlembaga untuk pengawasan pemilu partisipatif," katanya.
Alasan pengawasan pemilu partisipatif dengan merangkul itu kementerian/lembaga karena memiliki kader/relawan dengan jumlah cukup banyak serta dinilai siap kapanpun digerakan jika dibutuhkan. Dia mencontohkan, ketika audiensi dengan Kementrian Agama beberapa saat lalu, diketahui kementerian tersebut punya ribuan penyuluh agama.
Nantinya menurut Afif, ribuan penyuluh agama ini bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat agar memiliki cara pandang pengawasan partisipatif ketika tahapan pemilihan tiba. "Jika berhasil, ini akan memudahkan kerja pengawasan Bawaslu itu sendiri," ungkap lelaki yang pernah nyantri di Pesantren Nahrul Ulum Mojokerto itu.
Meski demikian, Afif juga berharap "Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021” ini dengan melibatkan elemen kemasyarakatan secara luas, mampu memperkuat demokrasi substansional di indonesia.
Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai ujung tombak pengawasan pemilu sejatinya ada pada masyarakat. Bawaslu melalui progran pendidikan pengawasan pemilu partisipatif memiliki tanggung jawab besar mempersiapkan materi yang benar-benar bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
"Rakyat harus jadi garda terdepan pengawasan pemilu sesungguhnya," tegas wanita asal Bumi Tadulako itu.
Dewi menegaskan sejalan dengan tagline Bawaslu "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", Bawaslu harus benar-benar merangkul masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Editor: Jaa Pradana
