• English
  • Bahasa Indonesia

Politik Uang dan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi

Kendari, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menilai, politik uang dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu merupakan isu Laten yang memiliki daya laten dan daya rusak luar biasa bagi tatanan demokrasi

Afif meminta seluruh masyarakat untuk tidak hanya menolak dua hal tersebut namun juga mampu melawan. "Sebagai masyarakat cerdas, politik uang dan politisasi SARA ini harus kita lawan bersama," ujar Afif saat memberikan sambutan acara  Deklarasi tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di  Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (14/2/18).

Afif menegaskan, tidak boleh ada rakyat yang merasa terintimidasi maupun terprovokasi. "Bawaslu selalu mengedepankan pencegahan. Tapi kalau tetal terjadi pelanggaran, mau tidak mau harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Masyarakat, sambung Afif, harus menjaga proses Pilkada di sulawesi Tenggara ini berjalan dengan baik karena Sulawesi Tenggara ini dikenal sebagai satu dari sekian banyak daerah yang sering kali terjadi pemungutan suara ulang (PSU).

"Mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara memilih pemimpin yang baik dan lahir proses yang lancar sesuai yang kita harapkan bersama," pungkasnya.

Penulis/Foto: Hamid

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu