Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menegaskan praktik politik uang merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Menurutnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dan semua golongan masyarakat.
Atas hal itu, Herwyn menyampaikan Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat pertukaran informasi terkait dugaan transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan politik uang.
"Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya deteksi dini sekaligus mendukung proses penanganan dugaan pelanggaran secara lebih efektif," ucapnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (22/7/2026).
Dia juga menekankan pentingnya membangun strategi pengawasan yang adaptif terhadap berbagai modus politik uang yang terus berkembang. Menurutnya penguatan kapasitas pengawas pemilu, pemanfaatan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting agar Bawaslu mampu merespons setiap potensi pelanggaran secara cepat dan tepat.
"Upaya pencegahan harus menjadi prioritas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran publik untuk menolak politik uang merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas pemilu sehingga pendidikan politik dan pengawasan partisipatif perlu terus diperkuat," ungkap dia.
Melalui diskusi tematik ini, Herwyn berharap Bawaslu dapat memperoleh berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, memperluas kolaborasi dengan kalangan akademisi, serta mendorong pengawasan partisipatif sebagai upaya bersama dalam mencegah politik uang dan mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
Editor: Reyn Gloria
Foto dan Penulis: Huda Dindin (Humas Bawaslu Jabar)
