Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan penataan daerah pilihan (dapil) dan penambahan kursi DPRD harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula terkait rencana penambahan lima kursi di DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Pemilu 2024.
“Pada prinsipnya Bawaslu selalu mengikuti undang-undang, PKPU (Peraturan KPU), dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana penyusunan dan penataan dapil di KPU,” tegasnya saat menerima audiensi DPRD Nunukan bersama Bawaslu Kaltara, KPU Kaltara, dan Bawaslu Nunukan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dia menegaskan, dalam menata dapil dan penambahan kursi, KPU harus memedomani tujuh prinsip dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Kalau sudah dipenuhi saya rasa tidak ada masalah, terutama dari parpol, semua fraksi harus setuju,” kata Bagja.
Anggota DPRD Nunukan Lewi menyampaikan adanya penambahan kursi DPRD Nunukan yang sebelumnya 25 kursi menjadi 30 kursi. Beberapa waktu lalu, kata dia KPU juga telah melakukan uji publik danl prosesnya sudah berjalan baik sesuai tahapan-tahapan yang ada.
Selain itu, Lewi mengatakan penataan dapil dan penambahan kursidi Nunukan tidak menjadi permasalahan. Baginya, lebih penting untuk Bawaslu memerhatikan temapat-tempat yang sulit dijangkau, terutama soal keterbatasan internet.
“Kami kesulitan mengirim data, laporan. Fasilitas yang ada di daerah sulit, kami harap lebih diperhatikan,” kata Lewi.
Sementara Ketua Bawaslu Nunukan Yusron menyampaikan penataan dapil dan penambahan kursi di Nunukan telah sesuai dengan aturan. Bawaslu Nunukan juga telah melakukan pengawasan yang pada prinsipnya ada penambahan kursi akibat penambahan jumlah penduduk.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hermansius Simanjuntak
 |
 |
Webmail
