Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam memperbaharui data Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar seluruh pimpinan, sekretariat bahkan pengelola keuangan terbuka dan jujur dalam melapor.
Sebab Herwyn menyatakan Bawaslu berkewajiban mewujudkan citra lembaga yang terpercaya. Dia meminta agar seluruh jajaran taat dan patuh pada ketentuan yang ada, bersifat terbuka salah satunya dengan menampilkan profil seluruh jajaran bawaslu terutama perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKAN.
"Tampilan yang kita akan sampaikan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komitmen Bawaslu untuk bersama-sama terbuka dan jujur sehingga bisa terus mendapat kepercayaan di tengah masyarakat," dalam acara Rakernis Tindak Lanjut Pelaporan LKHAN 2023 dan Update Data Wajib LHKAN 2024 di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Walau begitu tetap Herwyn mengingatkan pejabat Bawaslu melalui Ketua dan Anggota serta seluruh jajaran pengelola keuangan dan seluruh staf Bawaslu dari RI hingga Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh, luput dalam mengisi dan melaporkan LHKPN dan LKHAN.
"Saya berterimakasih kepada yang sudah melaporkan LHKPN, jika ada masalah atau ketidaksesuaian langsung klarifikasi ke KPK," imbau Herwyn.
Terakhir, Herwyn menyatakan Bawaslu adalah satu kesatuan pengawas pemilu. Sehingga dia menyampaikan satu orang pejabat pimpinan di Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa support Sekretariat, maka dia meminta untuk tetap bahu membahu membangun transparansi LHKPN dan LHKAN.
"Bekerjalah sebagai superteam jangan bekerja sebagai superman/supergirl, mari saling suport jika ada kelemahan diberi kekuatan, kalau tidak tahu diberi tahu. Harus bisa saling dalam bekerjasama," kata Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu tersebut.
Dalam data yang dihimpun Bawaslu, pelaporan LHKPN sudah mencapai 99,56%, Herwyn meminta adanya pendampingan bagi 15 wajib lapor dan harus secepatnya melaporkan LHKPN nya. Selanjutnya ada 1.664 wajib lapor yang LHKPN Tahun 2023 nya sudah diumukan Lengkap, perlu diperhatikan bagi 497 wajib lapor yang belum diumumkan Lengkap LHKPN Tahun 2023.
Adapun bagi 8 Bawaslu Provinsi khususnya Bawaslu Provinsi Papua dan DOB nya, Herwyn meminta perhatian dan peringatan agar secepatnya menyampaikan data LHKAN non-LHKPN nya.
Editor: BSW
Foto: Reyn Gloria
