• English
  • Bahasa Indonesia

Memasuki Pengawasan Masa Tenang, Bagja Minta Fokus Politik Uang

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, Selasa (2/12/2020) di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan/Foto: Nurisman (Humas Bawaslu RI)

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja mengingatkan kembali seluruh jajarannya berkolaborasi dan kerja bersama antardivisi dalam melakukan tugas pengawasan saat masa tenang dan memasuki pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

"Bapak/Ibu harus berkolaborasi dan kerja bersama dalam tugas pengawasan. Tugas ini bukan hanya divisi pengawasan, tetapi kolaborasi semua divisi," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, Senin, (1/12/2020) di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagja menjelaskan pola pengaturan antardivisi akan mampu menjadi tugas pengawas lebih efektif dan efisien. "Kerja bersama adalah kunci pengawas pemilu karena (kalu ada) yang nanti dipanggil DKPP bukan hanya satu divisi, tetapi semua karena saling terkait. Di lapangan tidak ada divisi pengawasan, divisi penyelesaian sengketa, dan lainnya, melainkan hanya sebagai pengawas pemilu," tuturnya.

Dia pun meminta seluruh jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Toraja Utara untuk fokus mengawasi potensi pelanggaran seperti politik uang yang berpotensi marak saat masa tenang.

"Kami harapkan tidak ada paslon (pasangan calon) yang secara terbuka melakukan politik uang. Apabila mengetahui adanya politik uang laporkan ke polisi atau melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Jangan coba-coba melakukan praktik politik secara terang-terangan," ungkap dia.

Bagja juga meminta para pengawasa memakai identitas pengenal pengawas pilkada. Dirinya pun meminta para pengawas kritis dengan pola-pola politik uang yang dibungkus berbagai kegiatan budaya. "Panwascam harus kritis dan tegas terhadap tim paslon yang membungkus acara kampanye dengan cara-cara seperti pesta adat, silahturahmi, peringatan ulang tahun, pesta pernikahan serta acara kelahiran dan arisan warga," tegas bagja.

Lelaki kelahiran Medan yang menjadi ayah dua anak ini mengingatkan tugas mengawasi protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19. "Penambahan tugas Panwascam mengawasi prokes apakah sudah sesuai dilaksanakan pemilih apakah sudah memakai masker. Perketat itu (pengawasan prokes) semua. Koordinasi dan kerja sama dengan KPPS dan PPS di lapangan," tuturnya.

Editor: Ranap THS

 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

E-PANTAU Bawaslu

 

SAVERO Bawaslu

 

SITINJU Bawaslu

 

SIGAP Bawaslu

 

e-PANDUMAS

 
 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu