Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan ada beberapa permasalahan yang menjadi isu krusial menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi publik bersama awak media di Serang, Provinsi Banten, Kamis (11/11/2021).
"Pelaksanaan Pemilu 2024 ini tak berbeda dengan Pemilu 2019 sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Begitu pula dengan pilkada sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016. Hanya saja ada kompleksitas seperti irisan antara pemilu dan pemilihan," katanya.
Dia memperjelas irisan pemilih pemilu yang bersifat nasional bagi seluruh warga negara dengan pilkada yang berlangsung secara regonial. Hal ini baginya membuat adanya perlunya pemutakhiran data pemilih yang tak mudah.
"Ada beberapa hal lain yang krusial. Misalnya kalau pemilu dilaksanakan ada permasalahan pileg (pemilihan legislatif) dengan irisan pilkada. Setidaknya akhir Juli 2024 alokasi kursi di lembaga legislatif itu selesai sehingga dapat menentukan partai politik apa saja yang bisa mencalonkan. Hanya saja ada masalah seperti waktu penyelesaian sengketaa hasil pemilihan presiden ( pilpres) yang hanya 14 hari sementara sengketa hasil pileg akan mencapai maksimal 35 hari. Waktu penyelesaian hasil pileg yang cukup lama ini juga berpotensi menjadi masalah yang berdampak terhadap tahapan pilkada," jelas peraih gelar Magister dari Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini.
Dalam membaca potensi masalah, Abhan mengungkapan beberapa situasi perlu dipertimbangkan. Dia mencontohkan misalnya selesainya pandemi covid-19. Abhan juga mengusulkan adanya beberapa perubahan cara. "Misalnya dalam verifikasi parpol agr lebih mudah hanya partai non parlemen yang diperiksa lewat verifikasi faktual, sementara untuk parpol yang ada di parlemen hanya verfikasi adminitrasi," sebut mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini.
Masalah lainnya, lanjut dia, untuk waktu penanganan pelanggaran yakni 7+7 hari kerja sementara pilkada hanya lima hari saja. Adanya perbedaan waktu mekanisme penanganan pelanggaran tersebut baginya membuat Bawaslu melakukan penyelesaian pelanggaran untuk pilkada secara maksimal.
Hal lainnya, Abhan menunjuk keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada ada di TPS yang terdapat KPPS, Pengawas TPS, dan saksi dari peserta pemilu/pilkada. "Bawaslu diberikan wewenang melakukan pelatihan saksi peserta pemilu. KPPS, Pengawas TPS, dan saksi tak ada masalah maka potensi pelanggran atau PSU menjadi kecil. Kami yang berwenang melakukan melakukan pembinaan terhadap Pengawas TPS dan ikut berperan pelatihan saksi semoga bisa lebih baik," ujar dia.
Hal lainnya, Abhan meminta kerja sama dengan media massa. "Kami sadar bahwa eksistensi berkat dukungan media. Peran dari rekan-rekan media amat besar sebagai salah satu pilar demokrasi. Kehadiran Bawaslu guna meminimalisir berbagai pelanggaran. Apalagi Bawaslu punya fungsi yang luar biasa dari hulu sanpai hilir untuk melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran. Setelah itu dilakukan pengawasan yang berlanjut upaya penindakan baik secara pidana maupun administratif. Baru kewenangan terakhir adalah menyelesaikan sengketa. Itu tugas Bawaslu guna menghasilkan demokrasi luber dan jurdil yang perlu mendapatt dukungan dari media massa," tegas dia.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Jaka Fajar
 |
 |
Webmail
